Satu Tahun Jeje–Asep Pimpin KBB, Ketua DPRD Ingatkan Soal Rotasi-Mutasi

INILAHKORAN.ID - Jeje Ritchie Ismail dan Asep Ismail genap satu tahun memimpin KBB. Ketua DPRD KBB Muhammad Mahdi mengklaim hubungan antara eksekutif dan legislatif berjalan harmonis dan produktif. 

Menurutnya, kemampuan Jeje membangun kerja sama menjadi kunci kelancaran kolaborasi selama ini.
 
“Pada prinsipnya, selama bupati bisa diajak kerja sama, DPRD tentu mendukung. Alhamdulillah dari awal hingga sekarang cukup baik dalam membangun komunikasi dan kolaborasi,” kata Mahdi, Sabtu 21 Februari 2026.
 
Salah satu bukti nyata kinerja di tahun pertama terlihat pada 100 hari awal kepemimpinan, di mana 19 titik ruas jalan di KBB diperbaiki dan dicor, menjadikan infrastruktur sebagai prioritas yang langsung dirasakan masyarakat. 

Selain itu, program perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan juga digulirkan sebagai langkah mendesak yang menyentuh kebutuhan warga.
 
“Pada dasarnya kami mendukung semua kebijakan yang dibutuhkan masyarakat. Sinergi ini harus terus dijaga demi Bandung Barat yang lebih baik,” ujarnya.
 
Di tengah keterbatasan APBD dan upaya optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), DPRD juga mendorong kolaborasi dengan sektor swasta melalui skema corporate social responsibility (CSR). 

"Contoh konkret terlihat di wilayah Cipeundeuy, di mana sebuah sekolah yang awalnya hanya memiliki enam ruang kelas tanpa fasilitas memadai kini telah direnovasi dan diresmikan Bupati berkat kerja sama dengan PT Jamafac (Java Match Factory).," ucapnya.

Awalnya, ungkap Mahdi, hanya berupa rencana tukar tambah lahan, namun koordinasi berkelanjutan mengubahnya menjadi pembangunan sekolah layak melalui dana CSR.
 
“Artinya komunikasi antara DPRD dan Bupati berjalan baik. Hal-hal seperti ini bukti nyata kolaborasi,” ucapnya.
 
Di sektor kepegawaian, capaian positif juga tercatat dengan pengangkatan ribuan pegawai honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). 

"Namun, ada agenda mendesak yang masih tertunda, yakni rotasi dan mutasi jabatan, khususnya di lima dinas strategis," sebutnya.
 
Mahdi menjelaskan, Komisi I DPRD yang membidangi pemerintahan telah mengundang Bupati dan Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk membahas hal ini. 

Pihaknya berharap setiap kebijakan rotasi-mutasi dikomunikasikan secara terbuka agar tidak menimbulkan polemik.
 
“Kami tidak ingin Jeje Ritchie Ismail ini gegabah dalam menunjuk pejabat. Suara DPRD dan masyarakat harus menjadi pertimbangan, meskipun keputusan tetap ada di tangan Bupati,” ungkapnya.
 
Mahdi menyebut, rencana rotasi-mutasi yang awalnya dijadwalkan awal 2026 terpaksa tertunda akibat bencana longsor di Pasirlangu dan fokus penanganan di wilayah Cisarua. 

Meskipun DPRD menilai penanganan pascabencana memang harus menjadi prioritas, mereka menekankan bahwa reformasi birokrasi perlu segera direalisasikan setelah situasi terkendali.
 
“Setelah penanganan bencana selesai, kami berharap rotasi-mutasi bisa segera dilaksanakan,” katanya.
 
Memasuki tahun kedua kepemimpinan, sejumlah “pekerjaan rumah” masih menanti, yakni percepatan rotasi-mutasi, pengisian jabatan kepala sekolah, penguatan infrastruktur, hingga pemulihan pascabencana. 

Meski demikian, DPRD berkomitmen terus mendukung setiap kebijakan Bupati yang berpihak pada masyarakat.
 
“Sinergi eksekutif dan legislatif menjadi kunci agar Kabupaten Bandung Barat dapat melangkah lebih progresif di sisa masa jabatan 2025–2030,” pungkasnya.