Hadiri Rakor Kasus Keracunan MBG, Jeje Dukung Program Pemerintah Pusat 

INILAHKORAN, Ngamprah - Kasus keracunan massal program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Barat, termasuk Kabupaten Bandung Barat (KBB) menjadi sorotan Pemerintah Pusat dan Pemprov Jabar.

Hal tersebut terungkap dalam Rapat Koordinasi program Strategis Nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), di Bale Pakuan Padjadjaran Kota Bogor yang dihadiri Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail bersama 13 kepala daerah lainnya di Jawa Barat.

Adapun 13 kepala daerah yang hadir, antara lain Bupati Indramayu, Bupati Bandung, Bupati Subang, Bupati Cianjur, Bupati Garut, Bupati Kuningan, Bupati Sukabumi, Bupati Sumedang, Bupati Tasikmalaya, Walikota Bandung, Walikota Bogor, Walikota Cimahi, dan Walikota Cirebon.

Selain Kepala Daerah, rakor tersebut juga dihadiri secara langsung oleh Kepala BGN, Dadan Hindayana dan Gubernur Jawa Barat Dedy Mulyadi.

"Kehadiran saya dalam rakor itu merupakan wujud nyata dukungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat dalam menyelenggarakan Progam MBG, meskipun program tersebut adalah program Pemerintah Pusat," kata Jeje, Selasa 30 September 2025.

Kepala BGN, Dadan Hindayanamengaku bakal memberikan hibah untuk teknis MBG di daerah-daerah di wilayah Jawa Barat. Bahkan, pihaknya sepakat bakal menjalankan program Presiden RI otu bersama-sama.

"Kami akan mengirim uang ke Jawa Barat kurang lebih Rp50 triliun dan mohon dianggap sebagai bagian dari pendapatan asli daerah (PAD),” kata Dadan.

Menurutnya, bantuan hibah tersebut menjadi kontribusi Pemerintah Pusat ke daerah. Meskipun uangnya tidak dikelola oleh pemerintah daerah, namun seluruhnya dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyebut, pihaknya sudah melakukan evaluasi kerangka kerja yang dilakukan ke depan sambil menunggu Peraturan Presiden (Perpres).

"Pemprov Jawa Barat akan membentuk tim evaluasi,” kata Dedi.

Tim tersebut, jelas Dedi, berfungsi sebagai monitoring sebelum nantinya ada tim dari Pemerintah Pusat yang mengevaluasi seluruh pelaksanaan kegiatan. Mulai dari penyiapan bahan baku, proses memasak, pengiriman bahan, hingga makanan dicicipi siswa.

“Nanti yang mencicipi tidak boleh guru. Yang mencicipi adalah tim yang akan melakukan pemeriksaan terhadap kelayakan bahan pangan yang disiapkan,” tegasnya.

Dedi tak menampik bahwa masih banyak aduan tentang MBG yang langsung masuk ke pemerintah daerah. Menurutnya, aduan datang dari masyarakat, guru, maupun siswa.

“Karena kalau melihat alokasi pembiayaan angka Rp10 ribu itu tidak boleh berkurang. Keuntungannya sudah disiapkan Rp2 ribu per porsi. Artinya, nilai makanan yang diterima siswa harus Rp10 ribu. Kalau tidak, nanti ada tiga implikasi yang disiapkan oleh tim,” bebernya.

Tiga dampak atau implikasi tersebut, pertama adalah sanksi administratif, lalu penghentian sebagai mitra, dan yang terakhir adalah proses pidana korupsi.

“Karena ada uang yang digelapkan yang tidak disajikan dalam bentuk makanan yang diterima siswa. Ketiga hal itulah yang menjadi fokus kita, sehingga penyelenggaraan MBG ke depan jauh lebih baik,” tegasnya.

Masih kata Dedi, untuk sekolah-sekolah yang memiliki jumlah siswa lebih dari seribu, dimungkinkan bagi Pemprov atau Pemkot maupun Pemkab membangun dapur sendiri di sekolah.

“Sehingga nanti bisa menggerakkan orang tua siswa untuk secara bersama-sama menjadi relawan pengelola MBG. Terakhir, rekrutmen tenaga kerja diharapkan bersumber dari wilayah setempat," ujarnya. 

"MBG ini harus menjadi bagian stimulus untuk mengisi ruang fiskal yang hari ini berkurang,” tandasnya. ***