Dedi Mulyadi Bentuk Satgas Awasi Dapur MBG, Pelanggar Terancam Sanksi Berat

INILAHKORAN, Bandung – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan akan memberi sanksi keras bagi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kedapatan melanggar aturan. Tidak hanya diberhentikan, dapur nakal bahkan terancam jerat pidana karena dianggap mengkorupsi uang negara.

“Dari WA pengaduan itu nanti akan melakukan ricek, kemudian dianalisis, dan diperiksa oleh auditor. Betul enggak angka sebegitu, dan ranahnya ada tiga kalau pengurangan itu. Satu adalah administrasi, dua pemberhentian, yang ketiga adalah pidana karena itu adalah uang negara yang dikorupsi,” kata Dedi di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Selasa 30 September 2025.

Untuk memastikan hal itu, Pemprov Jabar akan membentuk Satgas khusus pengawasan dapur SPPG. Satgas ini bertugas menerima aduan langsung dari siswa penerima MBG yang merasa sajian makanan tidak sesuai standar, termasuk dari sisi kualitas maupun nominal Rp10 ribu per porsi.

“Pengguna atau penerima manfaat MBG ini manakala makanannya tidak sesuai dengan jumlah angka Rp10.000, maka dia nanti posting dimasukin ke media sosial atau dimasukin ke grup WA pengaduan,” ujarnya.

Dedi menambahkan, langkah pengawasan ketat ini diambil menyusul kasus keracunan massal di Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, yang memaksa sejumlah dapur SPPG dihentikan sementara.

“Ya, kita fokus saja pada peningkatan kualitas MBG. Yang paling utama nanti minggu depan kita bikin MoU, kita bikin Satgas dan kita bikin aturan-aturan yang bisa mengikat semua pihak,” tegasnya.

Ia memastikan, dapur SPPG yang ditutup akan segera digantikan agar distribusi makanan siswa tidak terganggu. Bahkan Pemprov Jabar berencana mendorong agar Dapur MBG dilaksanakan langsung di sekolah-sekolah demi kontrol lebih mudah.

“Pemerintah provinsi ingin mendorong agar dapurnya ada di sekolah-sekolah. Yang kemarin kejadian keracunan dihentikan dulu sampai ada pengganti SPPG yang lebih bermutu,” pungkasnya.***