Sekda Hilmy Rivai: Pemangkasan Anggaran untuk Infrastruktur Semoga Tidak Signifikan

INILAHKORAN, Cirebon - Pemkab Cirebon sampai saat ini masih terus menyesuaikan perhitungan keuangan. Hal itu berkaitan dengan adanya pemangkasan anggaran yang diperintahkan presiden, termasuk Gubernur Jabar Dedi Mulyadi. 

Kini, Pemkab dan pimpinan Banggar DPRD Kabupaten Cirebon masih terus koordinasi untuk melakukan penyusunan anggaran mana saja yang terkena pemangkasan anggaran.

Sekda Kabupaten Cirebon Hilmy Rivai mengatakan, langkah tersebut dilakukan sambil menunggu penyesuaian antara Perpres, Peraturan menteri keuangan, edaran Kemendagri serta perintah Dedi Mulyadi. Saat ini semuanya sedang dirancang karena jangan sampai ada dobel pengurangan.

"Maksudnya dobel pengurangan itu, dari DAK kurang dari anggaran lainnya juga kurang. Nantinya tidak ada anggaran yang terselamatkan. Lah, terus kita membangun Kabupaten pakai apa," ungkapnya, Minggu 2 Maret 2025.

Sekda meyakinkan, eksekutif dan legislatif akan merumuskan anggaran se moderat mungkin. Ini untuk menghindari supaya pembangunan tetap berjalan dan tidak terkendala dengan adanya pemangkasan anggaran. Namun kemungkinan, pemangkasan anggaran yang nilainya paling besar ada pada anggaran Mamin dan perjalan dinas.

"Kalau pemangkasan anggaran untuk infrastruktur, kami usahakan tidak akan ada pengurangan yang signifikan. Termasuk pelayanan kepada masyarakat. Tapi kalau ada anggaran rapat di hotel yang sudah dianggarkan bisa dilakukan atau dialihkan di lingkungan Pemkab Cirebon," ucap Hilmy.

Sekda juga mengaku, kemungkinan anggaran yang pertama dipangkas adalah pengadaan baju seragam dinas. Hal itu selaras juga dengan keinginan KDM dalam efesiensi pengadaan baju seragam. Termasuk pengadaan kendaraan dinas, untuk Bupati dan wakil bupati. Karena sesuai perintah KDM, agar tidak diadakan.

"Kan perintah pak Gubernur jelas, kepala daerah tidak boleh ada pengadaan kendaraan dinas. Paling pilihannya nanti kita akan sewa ya. Karena tidak boleh kan beli kendaraan dinas untuk kepala daerah dan wakilnya," jelasnya.

Sedangkan untuk perjalan dinas, saat ini masih dilakukan kajian dan perhitungan. Namun ada satu perjalanan dinas yang tidak bisa dipangkas, yaitu perjalan dinas untuk inspektorat. Itu karena kinerja inspektorat hampir 80 persen kinerjanya adalah perjalanan dinas. Termasuk perjalanan dinas untuk anggota DPRD Kabupaten Cirebon.

"Kami juga sedang mempertimbangkan pemangkasan anggaran untuk perjalan dinas anggota dewan. Nantilah dalam waktu dekat kami akan komunikasikan lagi dengan Bangar. Intinya sampai saat ini belum ada, berapa nilai efesiensi atau pemangkasan anggaran untuk Pemkab Cirebon," tukas Hilmy.