FKIC Minta Mantan Sekda Tingkatkan Investasi dan Pengelolaan MPP

INILAHKORAN, Cirebon - Ketua Forum Komunikasi Investor Cirebon (FKIC), Yoga Setiawan menyimpan harapan besar kepada Mantan Sekda Kabupaten Cirebon,

Hilmy Rivai. Hilmy yang digeser menjadi Kadis DPMPTSP, dinilai mampu meningkatkan investasi di Kabupaten Cirebon. Yoga juga berharap, Mall Pelayanan Publik (MPP) bisa dimaksimalkan dan berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

"Saya yakin dengan pola komunikasi yang baik, Hilmy bisa meningkatkan investasi di Kabupaten Cirebon. MPP juga bisa dimaksimalkan karena selama ini MPP masih sepi peminat," ungkap Yoga, Rabu 16 Juli 2025.

Yoga menyarankan, Hilmy bisa lebih berperan sebagai leader DPMPTSP. Untuk itu, Bupati Cirebon mengeluarkan SK yang memberikan kewenangabln penuh kepada Hilmy memegang peranan penting terkait investasi dan pengelolaan MPP. Kalau itu dilakukan, semua dinas dinas tekhnis yang mempunyai kepentingan di MPP, semuanya akan nurut.

"Saya nanti akan sampaikan ke Bupati supaya Hilmy diberi kewenangan penuh mengelola investasi dan pengelolaan MPP. Khusus untuk MPP, Hilmy bisa mengejar dinas tekhnis yang tidak berkantor di MPP. Selama ini kan mereka masih membuka perizinan di kantor masing-masing. Kan jelas sudah ada MPP," ungkap Yoga.

Yoga menjelaskan, selama ini banyak keluhan dari investor berkaitan lamanya mengurus perizinan. Namun dirinya menyakini, kesalahan bukan pada DPMPTSP, tapi lebih kepada dinas tekhnis terkait. Dinas seperti DLH, Damkar, Dishub serta PBG di PUPR menjadi penghambat perizinan.

"Dinas dinas tersebut selama ini sering menghambat dengan syarat syarat yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan. Mereka masing-masing punya ego sektoral dan ini harus segera dipecahkan," jelas Yoga.

Harusnya lanjut Yoga, investor atau pemohon perizinan masuk DPMPTS itu tinggal klik karena MPP sudah disiapkan. Investor harusnya tidak mengurus amdal lalin ke Dishub atau ngurus amdal ke LH. Mereka cukup datang ke MPP karena disana sudah disiapkan. Namun yang terjadi, mereka harus datang ke dinas terkait untuk mengurus izin.

"Di daerah lain itu minimal satu hari ngurus perizinan selesai. Disini sampai satu tahun ada yang belum selesai. Masalahnya ya itu tadi, karena keliatannya prinsip perizinan tiap dinas tehknis ada kiasan kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah," papar Yoga.

Yoga berharap, Bupati dan wakil bupati cirebon bisa satu frekwensi mendorong Hilmy untuk diberikan kewenangan mendorong perizinan dan meningkatkan MPP. Ini supaya dinas dinas tehnis yang bandel tidak membuka perizinan di dinas masing-masing dan semua tersentral di DPMPTSP.

"Kalau bupati mendukung langkah ini, maka dinas tekhnis yang masih mbandel membuka perizinan selain di MPP, harus kena sanksi. Kalau semua sudah terfokus di MPP maka ego sektoral masing masing dinas tekhnis akan hilang dengan sendirinya. Dan saya yakin, Hilmy bisa melakukan ini asal tadi, didukung sepenuhnya bupati," tukas Yoga. (maman suharman)