Selamat Tinggal Sarimukti, Cimahi Siap Kelola Sampah Tanpa TPA
Kota Cimahi sudah bergerak dan tidak akan mengandalkan TPA Sarimukti untuk membuang sampah namun siap dikelola dengan program zero to TPA
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN.ID - Ketika kapasitas TPA Sarimukti semakin menyempit dan pembatasan kuota pengiriman sampah mulai diberlakukan bagi wilayah Bandung Raya, Kota Cimahi tidak tinggal diam.
Kunjungan Tim World Bank ke TPST Sentiong dan Lebaksaat Cimahi pada Rabu 21 Januari 2026 menjadi bukti nyata bahwa kota ini tengah berlari cepat untuk merevolusi cara mengelola sampah dengan tujuan akhir, yakni nol sampah ke TPA.
Diketahui, TPA Sarimukti yang menjadi tempat pembuangan akhir sampah untuk beberapa kota di Jawa Barat, termasuk Cimahi, kini menghadapi keterbatasan kapasitas yang mengkhawatirkan.
Kondisi ini membuat Pemerintah Kota Cimahi harus segera beralih dari sistem yang bergantung sepenuhnya pada TPA regional ke model pengelolaan yang mandiri dan berkelanjutan.
Wakil Wali Kota Cimahi Adhitia Yudisthira mengakui bahwa situasi ini tak hanya tantangan, namun juga peluang untuk mengubah paradigma tentang sampah.
"Kita tidak bisa lagi melihat sampah sebagai sesuatu yang harus dibuang jauh-jauh. Dengan kebijakan Zero to TPA, kami ingin membuktikan bahwa sampah bisa menjadi sumber daya yang bernilai," kata Adhitia, Kamis 22 Januari 2026.
Untuk mewujudkan target tersebut, ungkap Adhitia, Pemerintah Kota Cimahi telah melaksanakan sejumlah langkah konkret, antara lain pemilahan dari sumber dengan penerapan sistem Hari Organik dan Hari Anorganik untuk memudahkan masyarakat memilah sampah sejak di rumah.
"Fasilitas pengolahan lokal, yakni TPST Sentiong dan sejumlah TPS 3R telah beroperasi, sementara melalui Program Improvement of Solid Waste Management to Support Regional and Metropolitan Cities Project (ISWMP) yang didukung World Bank, akan dibangun dua TPST baru dengan kapasitas pengolahan hingga 85 ton per hari setelah peralatan diperbarui," jelasnya.
"Kemudian desentralisasi pengelolaan, dimana 60 persen pengelolaan sampah dikelola di tingkat kelurahan, sedangkan 40 perseb sisanya oleh Dinas Lingkungan Hidup, sehingga pengelolaan menjadi lebih dekat dengan masyarakat," sebutnya.
Konsep ekonomi sirkular menjadi landasan utama kebijakan ini. Sampah organik diolah menjadi pupuk kompos, sementara sampah anorganik seperti plastik dan kertas didaur ulang menjadi produk bernilai ekonomi.
"Sampah akan menjadi berkah bila dipilah dan diolah dengan baik," tandasnya. ***
Editor : Ahmad Sayuti
