Gagal Dibangun di Sarimukti, Proyek PSEL Jabar Berpeluang Dialihkan ke Legok Nangka

INILAHKORAN.ID-Rencana Pemerintah Provinsi Jawa Barat membangun fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di TPA Sarimukti, Kabupaten Bandung Barat, menghadapi kendala serius. Keterbatasan sumber air dan tingginya biaya infrastruktur pendukung membuat kawasan tersebut tidak direkomendasikan sebagai lokasi proyek.

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) bahkan telah menerbitkan surat resmi yang menyatakan TPA Sarimukti tidak memenuhi persyaratan untuk pembangunan PSEL.

Dengan kondisi tersebut, Pemprov Jabar harus mencari alternatif lokasi apabila ingin merealisasikan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik tersebut.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jawa Barat Ai Saadiyah Dwidaningsih mengungkapkan, ketersediaan air menjadi salah satu faktor krusial yang tidak dapat dipenuhi di kawasan Sarimukti.

"Nampaknya kalau Sarimukti memang sudah ada surat resmi ya dari KLH, yang menyatakan memang tidak direkomendasikan, karena tidak terpenuhinya sumber airnya," ujar Ai, Kamis (5/11/2026).

Opsi mendatangkan air dari sumber lain juga dinilai tidak ekonomis. Selain jarak distribusi, perbedaan elevasi atau ketinggian medan di sekitar TPA Sarimukti membutuhkan infrastruktur tambahan yang berpotensi meningkatkan nilai investasi secara signifikan.

Menurut Ai, kondisi tersebut membuat pemerintah tidak ingin memaksakan pembangunan PSEL di lokasi yang secara teknis maupun finansial belum memenuhi kelayakan.

"Kayaknya enggak, karena kan diperhitungkan, selain jarak dan ketinggiannya, head-nya itu cukup tinggi yang akan sangat mahal nanti investasinya. Jadi menurut arahan dari Pak Gubernur juga, ya sudah katanya, kita cari opsi lain," ungkapnya.

Pemprov Jabar Siapkan Dua Alternatif Lokasi PSEL

Pemprov Jabar kini mempertimbangkan dua opsi untuk melanjutkan agenda pembangunan PSEL. Pertama, mengidentifikasi kawasan baru yang memiliki pasokan air mencukupi. Kedua, mengoptimalkan pengembangan fasilitas pengolahan sampah di TPPAS Legok Nangka.

"Jadi alternatifnya bisa apakah kita mencari alternatif lokasi lain yang bisa memenuhi kebutuhan air, kebutuhan yang lainnya, atau ya udah kita nanti optimalkan di Legok Nangka," ucapnya.

Persoalan tidak direkomendasikannya Sarimukti sebagai lokasi PSEL juga telah disampaikan kepada Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Kementerian tersebut diketahui berperan mengoordinasikan pelaksanaan program PSEL.

"Dan mungkin untuk masalah PSEL Sarimukti ini sudah kita laporkan juga sih ke Kemenko Pangan ya, yang mengorkestrasi," katanya.

Di luar persoalan Sarimukti, pengajuan proyek PSEL di sejumlah daerah lain di Jawa Barat masih berjalan. Ai menyebut rencana pembangunan di kawasan Sumur Batu dan Burangkeng masih berada dalam tahap persiapan.

Koordinasi terus dilakukan antara Danantara, Badan Usaha Pelaksana Proyek (BUPP), serta pemerintah kabupaten dan kota yang menjadi lokasi pengembangan.

"Seperti di Sumur Batu, Burangkeng, progresnya itu dilakukan oleh mereka, dan ini masih tetap berproses ya antara Danantara, BUPP dengan kabupaten/kotanya tersendiri gitu," ujarnya.

Kondisi Lahan Sarimukti Jadi Kendala Pembangunan PSEL

Sebelumnya, Kepala UPTD Pengelolaan Sampah TPA/TPST DLH Jabar Arief Perdana mengungkapkan sejumlah persoalan teknis yang membuat Sarimukti belum layak diusulkan sebagai lokasi PSEL.

Selain minimnya ketersediaan air, karakteristik lahan yang curam dan rapatnya vegetasi juga menjadi kendala. Padahal, teknologi PSEL membutuhkan pasokan air dalam jumlah besar untuk mendukung operasional fasilitas pengolahan sampah.

"Terkait dengan lahan ini memang belum layak, karena kondisi morfologinya cukup curam, kemudian tegakannya juga rapat dan yang penting memang airnya ini kita di sana kurang sekali, karena PSEL itu perlu air yang banyak," katanya.

Arief menegaskan, ketidakmampuan Sarimukti memenuhi kebutuhan operasional PSEL membuka kemungkinan bagi Pemprov Jabar untuk mengajukan kawasan lain sebagai pengganti.

Namun, penentuan lokasi baru membutuhkan dukungan pemerintah kabupaten dan kota agar proyek strategis pengelolaan sampah tersebut dapat berjalan.***