Sikap Kami: Santri Oh Santri

SETIAP tanggal 22 Oktober, ruang publik kita mendadak riuh oleh pawai sarung, gema selawat di stadion-stadion megah, dan pidato pejabat yang berapi-api memuji kontribusi historis kaum bersarung. 

Hari santri Nasional (HSN) yang bersandar pada historisitas Resolusi Jihad 1945 kini telah menjelma menjadi kalender kultural tahunan yang wajib dirayakan. 

Namun, di balik riuhnya tepuk tangan dan megahnya panggung upacara, tersimpan sebuah ironi besar: selebrasi makro yang gegap gempita ini terasa berbanding terbalik dengan realitas mikro di dalam pagar-pagar pesantren yang kerap kali masih dipenuhi nestapa.

Ironi pertama terletak pada jurang pemisah antara romantisasi kejayaan masa lalu dengan krisis kemanusiaan masa kini. Tema-tema besar HSN seperti "Santri Menguatkan Negeri Menuju Indonesia Emas" atau "Mengawal Peradaban Dunia" terdengar sangat mengagumkan. 

Namun, bagaimana kita bisa berbicara tentang memimpin peradaban dunia jika ruang domestik pesantren sendiri akhir-akhir ini kerap diguncang oleh berita kelam?

Dalam beberapa tahun terakhir, publik disuguhi fakta pahit mengenai maraknya kasus kekerasan fisik, perundungan (bullying) antar-santri yang berujung fatal, hingga predator seksual yang berlindung di balik jubah otoritas keagamaan. 

Ironi kedua adalah eksploitasi identitas santri. Sejak disahkan melalui Keppres No. 22 Tahun 2015, Hari Santri kerap kali terjebak menjadi komoditas politik elektoral dan panggung pencitraan elite. 

Para politisi mendadak mengenakan baju koko, berpeci, dan sowan ke para kiai demi memanen ceruk suara berbasis santri yang luar biasa besar.

Namun, setelah panggung bubar dan lampu sorot dimatikan, kebijakan konkret yang berpihak pada kesejahteraan santri dan kemandirian pesantren sering kali berjalan di tempat. 

Fasilitas sanitasi pesantren yang buruk, gizi makanan santri yang seadanya, serta minimnya perlindungan dan upah yang layak bagi para asatidz (guru ngaji) yang mengabdi 24 jam penuh, membuktikan bahwa keberpihakan negara dan elite politik masih sebatas formalitas elektoral, bukan komitmen struktural.

Resolusi Jihad masa kini bukan lagi mengangkat senjata melawan penjajah asing, melainkan melawan kebodohan, hoaks, ekstremisme digital, dan ketimpangan ekonomi. Pesantren dituntut melahirkan santri yang menguasai sains, teknologi, dan memiliki nalar kritis terhadap dinamika zaman.

Hari Santri Nasional tidak boleh dibiarkan menyusut sekadar menjadi rutinitas tahunan tanpa makna. Jika peringatan ini hanya melahirkan kepuasan semu melalui parade berpakaian putih-putih, maka kita sedang melanggengkan sebuah ironi massal.

Hentikan glorifikasi. Alihkan anggaran seremoni yang jor-joran untuk membenahi sistem perlindungan anak di pesantren, membangun fasilitas kesehatan yang layak, dan memperbarui kurikulum agar adaptif terhadap tantangan zaman.***