Singgung Soal Swasembada, Menko Pangan Zulhas Minta Dukungan Pemerintah Daerah

INILAHKORAN, Bandung - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyinggung soal swasembada, kala bertemu dengan seluruh kepala daerah di Jawa Barat dalam membahas swasembada Pangan Nasional di Gedung Pakuan, Kota Bandung baru-baru ini.

Intinya, Zulhas sapaan Zulkifli Hasan meminta dukungan pemerintah daerah dalam mewujudkan swasembada pangan, yang termaktub dalam delapan poin penting. Antaranya mengenai ketersediaan pupuk dan irigasi.

Pemerintah pusat lanjut Zulhas, akan mengintervensi pembangunan irigasi dari kabupaten dan kota yang tidak memiliki biaya untuk membangunnya. 

"Dulu kewajiban bupati dan gubernur untuk membangun, sekarang itu dilaporkan kalau tidak ada anggaran daerah maka pusat yang akan membangun irigasi," ujar Zulhas usai kegiatan. 

Persoalan pupuk juga menjadi hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah. Ia mengungkapkan, pemerintah pusat memangkas rantai pasok pupuk yang kadang baru tersedia saat panen. Ke depan pupuk akan langsung diberikan kepada kelompok tani, kios hingga pengecer langsung. 

Dengan begitu, dia meminta seluruh kabupaten dan kota termasuk provinsi mengawasi betul penyebarannya.

"Jadi kita minta dimonitor, jangan sampai ada di daerah dimanapun tanam pupuknya tidak ada," ucapnya.

Selain itu, Zulhas juga membahas soal stabilitas harga jelang Natal dan tahun baru 2024/2025. Dia meminta pemerintah daerah bisa menjaga harga pangan agar tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Selain itu stok pangan juga harus memenuhi. 

"Kami turut membahas mengenai ketersediaan pangan dan harga, karena ini Nataru, stok dan stabilisasi harga harus terjaga," katanya. 

Seiring dengan adanya arahan ini, Zulhas mengatakan pihaknya akan terus melakukan monitoring dan akan melakukan evaluasi selama tiga bulan mendatang. Dia berharap, pemerintah daerah bisa segera memenuhi arahan dari pemerintah pusat. 

"Irigasi yang dibangun, bagaimana pelaksanaan pupuk, bagaimana pelaksanaan tambak dan lain-lain, kita akan evaluasi mungkin 3 bulan mendatang. Kita akan monitor terus," tutupnya. ***