Sinkronisasi Tata Ruang Dago Kunci Kualitas Hidup Warga di Tengah Pertumbuhan Wisata

INILAHKORAN.ID - Pengamat tata kota ITB Frans Ari Prasetyo mengatakan, pertumbuhan industri wisata di Dago kerap menimbulkan dilema.

Menurutnya, penataan kawasan Dago sebagai daerah tujuan wisata seringkali dihadapkan pada dilema antara menarik wisatawan dan menjaga kualitas hidup warga. 

Secara singkat, Frans mengatakan kunci utama sinkronisasi Dago sebagai tujuan wisata Kota Bandung yakni perencanaan yang menyeluruh dan bertahap.

"Langkah pertama yang harus dilakukan adalah sinkronisasi seluruh kebijakan yang ada. Mulai dari rencana tata ruang, rencana detail tata ruang sampai rencana tata bangunan dan lingkungan. Misalnya wilayah Cibeunying (Dago) sudah dipertimbangkan sebagai teknopolis wisata, tetapi secara praktik infrastruktur publik belum memadai," kata Frans, Selasa 3 Februari 2026.

Ia menekankan, kawasan wisata tidak boleh hanya ditetapkan secara administratif tanpa dukungan fasilitas yang memadai.

"Publik tidak boleh dibuat 'liar', yaitu kawasan ditetapkan sebagai wisata tetapi tidak ada fasilitas yang nyaman. Orang yang tinggal di daerah tersebut, harus tetap merasa aman dan nyaman," ucapnya.

Menurut Frans, pembangunan kawasan wisata harus dilakukan secara bertahap dan terkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Termasuk dinas terkait hingga level pusat, karena sektor pariwisata juga terkait kebijakan kementerian.

"Pembangunan harus dilakukan bertahap, misalnya 10 persen setiap tahun, bukan langsung drastis. Ukuran keberhasilan bukan hanya dari hasil akhir, tetapi dari progres berkelanjutan," ujar dia.

Ia menegaskan, keberhasilan pariwisata kota tidak hanya diukur dari jumlah kunjungan atau fasilitas yang dibangun. Namun juga dari bagaimana warga tetap merasakan kualitas hidup yang baik, termasuk kebersihan, ketertiban dan daya dukung lingkungan.

Sejumlah ahli tata kota menilai, pendekatan seperti ini penting untuk mencegah masalah overtourism yang sering muncul di kota-kota besar seperti kemacetan, polusi suara dan menurunnya kualitas lingkungan. Dengan perencanaan yang matang, kawasan wisata dapat berfungsi optimal bagi pengunjung sekaligus menjaga kenyamanan warga.

"Blueprint intervensi harus dimulai dari sinkronisasi kebijakan, lalu dilanjutkan koordinasi dengan berbagai stakeholder. Progres yang terukur, akan membantu pemerintah menyesuaikan strategi jika terjadi tekanan lingkungan atau gangguan bagi masyarakat," tandasnya.