SMA Negeri di Jabar Hanya Tampung 34% Lulusan SMP

INILAH, Bandung- Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Jabar, Dewi Sartika mengatakan dari sekitar 774.000 lulusan SMP di Jawa Barat, hanya 34 persen yang akan tertampung di SMA negeri.

Dewi mengatakan, SMA Negeri masih jadi tujuan utama para siswa. Hanya saja, pihaknya belum dapat memfasilitasi 66 persen dari lulusan SMP di Jabar tersebut untuk masuk SMA Negeri.

"Jumlah yang akan lulus dari SMP itu kan sekitar 774 ribu, kita hanya bisa menampung 34 persen di negeri. Berarti sekian persennya tidak bisa diterima di negeri," ujar Dewi di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (23/4/2019).

Namun dia memastikan, saat ini kualitas beberapa sekolah swasta pun sudah kian membaik. Karena itu, dapat menjadi pilihan bagi peserta didik yang hendak melanjutkan pendidikan ke SMA. 

"Padahal beberapa swasta di kita juga sebenarnya sudah bagus. Jadi mau ke swasta juga seorang menjadi semakin baik," katanya. 

Diketahui, pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPBD) 2019/2020 untuk SMA negeri di Jawa Barat akan menerapkan sistem zonasi sebesar 90 persen. 

Adapun lima persen lainnya untuk jalur prestasi dan lima persen lagi untuk siswa pindahan dari luar kota. Itu mengikuti Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 51/ 2018 tentang PPDB Tahun Ajaran 2019/2020. 

Di dalam pelaksanaan jalur zonasi 90 persen, dia katakan memang ada upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jabar. Itu lantaran belum meratanya jumlah sekolah yang ada di beberapa wilayah. Karena itu, untuk teknis pelaksanaan akan diatur dalam peraturan gubernur (Pergub) sehingga petunjuk teknis (Juknis) bisa segera disosialisasikan.

"Di Jabar ada wilayah dalam satu kecamatan atau dalam satu wilayah tidak tersedia sekolah sekolah menengah," ucapnya. 

Dewi sampaikan dari 626 kecamatan di Jabar, hanya 407 kecamatan yang terdapat sekolah negeri. Adapun dari 626 kecamatan tesebut, ada sekitar 200 kecamatan yang terdapat SMA negeri di wilayahnya. Namun secara keseluruhan ada sekitar 500 sekolah negeri yang berada di Jabar

"Artinya satu kecamatan ada yang dua ada yang tiga, tapi ada yang satu kecamatan justru enggak ada sekolah negeri. Tapi sekolah swasta banyak," ungkapnya.

Solusinya, untuk sistem zonasi tersebut tidak dibatasi oleh wilayah administrasi. Adapun zonasi ini datangnya dari kabupaten kota bukan ditetapkan secara langsung oleh provinsi. Jadi akan berjenjang, dari kabupaten kota kemudian pihaknya yang akan menetapkan.

"Karena kita melihat, misalnya kaya Cilengkrang di sana kan tidak ada sekolah negeri, bagaimana Kota Bandung bisa memasukan zonasi bagian dari kabupaten Bandung masuk ke Kota Bandung," katanya.

Lebih lanjut, menurut dia, dengan sistem zonasi diharapkan dapat meningkatkan kualitas sekolah dan mendekatkan peserta didik dengan tempat belajarnya. Termasuk pemerataan guru pun menjadi tindak lanjut dari pihaknya.

Sementara untuk peserta didik yang unggul di sekolahnya, pihaknya sedang melakukan pertimbangan. Namun, kata dia, tetap akan masuk dalam sistem zonasi 90 persen. 

"Kita akan memfasilitasi itu. Karena tadi, hanya 34 persen pemerintah baru mampu memberikan ruang sekolah sekolah negeri," katanya. (Rianto Nurdiansyah)