Sony Sanjaya Ungkap Dugaan Proyek CCTV dan Alat Sidik Jari Fiktif Rp300 Miliar

INILAHKORAN.ID - Dugaan kasus korupsi dalam tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun anggaran 2025-2026 kembali menuai fakta baru yang mengejutkan. 

Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya, membongkar adanya indikasi pengadaan kamera pengawas (CCTV) dan alat pemindai sidik jari fiktif dengan nilai yang fantastis.

​Informasi tersebut dibeberkan langsung oleh kuasa hukum Sony Sonjaya, Krisna Murti, setelah mendampingi kliennya menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Gedung Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Jakarta, pada Kamis lalu.

​Kontrak Rp300 Miliar Ditandatangani Sebelum Menjabat

​Menurut keterangan Krisna Murti, skandal pengadaan bernilai jumbo ini sebenarnya sudah dirancang dan dikontrak dengan pihak ketiga (outsourcing) sebelum Sony Sonjaya resmi bergabung dan masuk ke dalam struktur BGN. Nilai dari proyek fasilitas pengawasan tersebut dilaporkan menembus angka lebih dari Rp300 miliar.

​"Tadi Pak Sony mengungkap yang lebih besar daripada kerugian negara, yaitu sebelum Pak Sony masuk sudah ada kontrak pengadaan CCTV dan sidik jari," ujar Krisna saat memberikan keterangan di Gedung Jampidsus Kejaksaan Agung.

​Rencana Pemasangan 5.000 Unit CCTV di Tiap Satuan Pelayanan

​Sistem pengawasan ini sejatinya dirancang untuk memastikan penyaluran program Makan Bergizi Gratis tepat sasaran. Berikut adalah rincian teknis dari rencana proyek tersebut:

​Target Pemasangan: Setiap satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) rencananya akan dipasangi sebanyak 5 unit kamera pengawas.

​Total Kebutuhan Alat: Secara akumulatif, total perangkat yang harus disediakan oleh vendor mencapai sekitar 5.000 unit CCTV beserta mesin pemindai sidik jari pendukungnya.

​Mekanisme Verifikasi: Sistem ini dibuat agar para siswa atau penerima manfaat program melakukan pemindaian sidik jari terlebih dahulu, yang datanya langsung terintegrasi dan dicocokkan dengan data di SPPG.

​Vendor Tidak Bisa Tunjukkan Hasil, Diduga Kuat Fiktif

​Kecurigaan mengenai proyek fiktif ini mulai menguat menjelang berakhirnya masa kontrak kerja sama dengan pihak vendor pada 19 Februari 2026. Sebelum tenggat waktu tersebut habis, Sony Sonjaya selaku Wakil Kepala BGN sempat meminta klarifikasi dan bukti fisik hasil pemasangan alat di salah satu sekolah sampel.

​Namun, pihak ketiga selaku penyedia jasa sama sekali tidak mampu menunjukkan hasil pengadaan dan pemasangan alat operasional tersebut.

​"Artinya, 5.000 CCTV dengan sidik jari untuk penerima manfaat tidak terpasang," tegas Krisna.