Soroti Distribusi Hibah dan Bansos, Legislator Jabar Desak Pemutakhiran Data

INILAHKORAN, Bandung - Anggota DPRD Jabar Tetep Abdulatif menyoroti distribusi dana hibah dan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat.

Tetep mengatakan, distribusi bantuan tidak adil dan merata karena lemahnya basis data. Penyaluran bansos dan hibah cenderung stagnan, hanya pada kelompok tertentu serta berulang. Sementara ada kelompol lain yang layak menerima bantuan, belum tersentuh.

“Setiap turun ke masyarakat, baik saat reses maupun pengawasan, yang selalu ditanyakan warga itu ya soal bantuan ekonomi. Bantuan ternak, alat mesin pertanian, dan sejenisnya. Tapi kenyataannya, yang dapat bantuan itu-itu lagi,” kata Tetep.

Situasi ini terjadi menurutnya karena tidak ada pemutakhiran data dan verifikasi lanjutan. Akibatnya, di banyak desa, sejumlah kelompok masyarakat yang layak menerima bantuan, termasuk kelompok tani, UMKM, dan lembaga pendidikan keagamaan tidak muncul dalam daftar penerima.

“Seperti kata Pak Gubernur, eta keneh eta eta keneh. Pesantren juga begitu. Yang dapat bantuan ya yang itu-itu lagi. Padahal banyak pesantren baru yang butuh perhatian,” ujarnya.

Sebab itu, Tetep mendorong pemerintah melakukan pembenahan menyeluruh, terutama dalam aspek pendataan yang menurutnya harus lebih inklusif dan terbuka. Ia mencontohkan program 1.000 Kobong yang dinilai lebih terukur dan memberi kesempatan lebih luas kepada pesantren.

“Dulu ada program 1.000 Kobong. Satu kobong dapat Rp100 juta. Kalau setahun 1.000, berarti Rp100 miliar. Dalam empat tahun bisa menjangkau 4.000 pesantren. Itu lebih adil,” jelasnya.

Ia menekankan, model seperti itu hanya bisa berjalan jika pemerintah memiliki sistem data yang kuat untuk memastikan pemerataan dan menghindari dominasi kelompok tertentu dalam akses bantuan.

“Yang penting itu rasa keadilan. Jangan sampai muncul istilah ari gunung disaheuran, ari legok dikaliyan. Yang tinggi dilihat, yang rendah dilupakan,” tegas Tetep.

Lebih jauh, Tetep meminta agar seluruh program hibah dan bansos, baik bagi pesantren, kelompok tani, UMKM, maupun kelompok masyarakat lainnya dilaksanakan dengan data yang dapat diuji, dipantau dan dipertanggungjawabkan publik.

Ia menilai, transparansi dan keterbukaan data merupakan syarat mutlak agar pembangunan ekonomi di Jawa Barat tidak terus dikuasai oleh kelompok yang sama, sekaligus memastikan pemerataan manfaat hingga ke lapisan masyarakat paling bawah.