Status Siaga I, BPBD KBB Sebut Ada 11 Kecamatan Rawan Bencana Hidrometeorologi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Barat atau BPBD KBB mengikuti instruksi Gubernur Jabar Ridwan Kamil terkait status siaga 1. Terlebih, di KBB terdapat 11 kecamatan rawan bencana hidrometeorologi.

Status Siaga I, BPBD KBB Sebut Ada 11 Kecamatan Rawan Bencana Hidrometeorologi
Kepala BPBD KBB Duddy Prabowo mengimbau masyarakat yang di 11 kecamatan rawan bencana hidrometeorologi agar meningkatkan kewaspadaannya. Di sana, warga diminta untuk waspada dan siaga 1 seiring dengan mulai masuknya musim penghujan. (agus satia negara)

INILAHKORAN, Ngamprah - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Barat atau BPBD KBB mengikuti instruksi Gubernur Jabar Ridwan Kamil terkait status siaga 1. Terlebih, di KBB terdapat 11 kecamatan rawan bencana hidrometeorologi.

Untuk itu, Kepala BPBD KBB Duddy Prabowo mengimbau masyarakat yang di 11 kecamatan rawan bencana hidrometeorologi agar meningkatkan kewaspadaannya. Di sana, warga diminta untuk waspada dan siaga 1 seiring dengan mulai masuknya musim penghujan.

"BPBD KBB sudah menindaklanjuti terkait status siaga 1 itu dengan memberikan imbauan masyarakat di daerah rawan bencana supaya waspada terutama saat turun hujan. Di KBB ini, terdapat 11 kecamatan rawan bencana hidrometeorologi," kata Duddy, Minggu 18 September 2022.

Menurutnya, ke-11 kecamatan rawan bencana hidrometeorologi di KBB itu yakni Rongga, Gununghalu, Cipongkor, Sindangkerta, Cililin, Cipatat Saguling, Cisarua, Parongpong, Lembang, dan Ngamprah. 

Ia menjelaskan, sebagian besar wilayah tersebut memiliki lereng yang cukup terjal. Terutama untuk wilayah di selatan KBB banyak yang tingkat kemiringannya lebih dari 30 derajat karena kondisinya perbukitan dan gunung.

"Hampir setiap tahun di 11 kecamatan rawan bencana hidrometeorologi itu selalu terjadi bencana dengan skala kecil hingga besar," jelasnya.

"Ancaman bencana di musim hujan ini adalah bencana hidrometeorologi, karena ada beberapa kecamatan yang langganan longsor dan banjir," sambungnya.

Kendati demikian, saat ini pihaknya belum menerapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi sebab masih menunggu keputusan secara resmi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Diaa menambahkan, sebagai langkah antisipasi pihaknya sudah menyiapkan petugas piket 24 jam serta logistik yang dibutuhkan masyarakat.

"Sejauh ini kami sudah menyiapkan personel dan logistik yang sewaktu-waktu diterjunkan ke lokasi bencana. Jadi kalau terjadi bencana kami bisa cepat merespons untuk melakukan assesment ke lapangan," tandasnya.*** (agus satia negara)


Editor : Doni Ramdhani