Strategi Pemkab Bogor Hadapi Kemarau Berhasil Jaga Stok Beras dan Harga Tetap Stabil

INILAHKORAN.ID-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor berhasil menjaga ketahanan pangan di tengah musim kemarau yang melanda sejak Mei 2026.

Penyesuaian masa tanam berdasarkan prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menjadi strategi utama sehingga stok beras tetap aman dan harga bahan pokok relatif stabil.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Bogor, Andri Hadian, mengatakan siklus musim kemarau yang terjadi setiap lima hingga enam tahun sekali telah diprediksi jauh hari. Atas dasar itu, Pemkab Bogor melakukan berbagai langkah antisipasi bersama sejumlah organisasi perangkat daerah agar dampak kekeringan terhadap sektor pertanian dapat ditekan.

Koordinasi dilakukan dengan Dinas Pertanian, Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Perikanan dan Peternakan, Dinas Pekerjaan Umum, hingga Perumda Air Minum Tirta Kahuripan. Hasilnya, sebagian besar petani di Kabupaten Bogor tetap dapat memanen hasil pertanian tanpa mengalami gagal panen akibat kekeringan.

"Siklus musim kemarau atau kekeringan tahun ini sudah diprediksi oleh BMKG. Kami pun mengantisipasinya dengan diubahnya masa tanam. Saat padi atau komoditas lainnya selesai panen, baru musim kemarau terjadi hingga stok padi atau beras pun aman dan harga beras tidak mengalami peningkatan," ujar Andri Hadian kepada wartawan, Kamis (30/7/2026).

Selain mengatur waktu tanam, pemerintah juga memetakan pola tanam dan kondisi lahan pertanian di berbagai wilayah. Menurut Andri, karakteristik wilayah di Kabupaten Bogor berbeda sehingga dampak kemarau tidak terjadi secara merata.

Ia mencontohkan, wilayah Kecamatan Jonggol mengalami penurunan hasil panen akibat berkurangnya pasokan air. Namun, kondisi tersebut dapat diimbangi oleh daerah lain seperti Kecamatan Pamijahan yang justru memiliki ketersediaan air lebih baik dan didukung perluasan lahan pertanian.

"Produksi padi atau beras kita aman. Kalau di Jonggol jumlah panen berkurang, maka di Kecamatan Pamijahan atau wilayah lainnya bisa terjadi surplus karena ada perluasan sawah," jelasnya.

Andri yang akrab disapa Oboy menegaskan, Pemkab Bogor juga telah menyiapkan langkah antisipasi apabila sewaktu-waktu terjadi kelangkaan stok maupun lonjakan harga bahan pokok dan barang penting (bapokting).

Melalui koordinasi dengan pemerintah pusat, Pemkab Bogor siap menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) untuk menjaga pasokan dan menstabilkan harga di masyarakat.

"Berkoordinasi dengan pemerintah pusat, kami juga siap melaksanakan Gerakan Pangan Murah apabila sewaktu-waktu terjadi kelangkaan atau kekurangan stok dan peningkatan harga bapokting," pungkasnya.

Keberhasilan menjaga ketahanan pangan di tengah ancaman kekeringan menjadi bukti bahwa strategi berbasis prediksi cuaca, pengaturan masa tanam, serta kolaborasi lintas sektor mampu meminimalkan risiko terhadap produksi pangan dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di Kabupaten Bogor.***