Susi Pudjiastuti Tolak Keramba Jaring Apung di Pantai Timur Pangandaran, Begini Respon DKP Jabar

INILAHKORAN, Bandung - Pemerintah Provinsi Jawa Barat turut merespon penolakan Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) susi pudjiastuti, terhadap pemberian izin keramba jaring apung (KJA) pada tiga perusahaan oleh KKP saat ini.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jabar Rinny Cempaka mengatakan, pihaknya akan mengambil beberapa langkah, usai pengumpulan bahan keterangan terkait tata ruang untuk KJA wilayah pangandaran dari berbagai pihak.

Seperti susi pudjiastuti, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Forum Bela Wisata, stakeholder terkait, serta tokoh masyarakat.

“Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat mengambil langkah strategis, untuk memastikan pengelolaan ruang laut yang berkelanjutan dan berkeadilan,” ujar Rinny dikutip Kamis 7 Agustus 2025.

Langkah yang diambil antara lain, akan melakukan evaluasi mendalam terhadap seluruh masukan dan data yang telah dikumpulkan. Kajian ini bertujuan untuk menganalisa dampak tata ruang, terhadap sektor kelautan, perikanan dan pariwisata. 

“Sekaligus memastikan kebijakan yang diambil, selaras dengan prinsip keberlanjutan ekosistem serta kepentingan masyarakat lokal,” ucapnya.

Guna memperkuat posisi daerah dalam pengelolaan ruang laut, DKP Jabar akan memberikan pendampingan teknis kepada Pemerintah Kabupaten pangandaran. 

Langkah ini termasuk mendorong dan mengarahkan proses pengusulan revisi dan review perizinan KKPRL (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut), oleh KKP untuk KJA di pangandaran.

“Dengan mempertimbangkan aspek hukum, lingkungan dan sosial ekonomi bagi masyarakat dan pihak terkait,” tuturnya.

Untuk memastikan keselarasan kebijakan di tingkat pusat dan daerah, DKP Jabar akan berkoordinasi secara intensif dengan Direktorat Pengelolaan Ruang Laut (PRL) KKP.

“Koordinasi ini mencakup pembahasan terkait penerbitan KKPRL di pangandaran, serta upaya penyelarasan dengan rencana zonasi wilayah pesisir dan laut yang berwawasan lingkungan,” sambung Rinny.

Melalui langkah-langkah tersebut, Rinny memastikan pihaknya berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola ruang laut khususnya di pangandaran yang transparan, partisipatif dan berorientasi pada kelestarian sumber daya laut serta pariwisata, demi kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

Sebelumnya, melalui cuitannya Susi menyebut Presiden RI Prabowo Subianto hingga Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait perizinan KJA.

"Hari ini saya sebagai rakyat Bapak, sangat sangat prihatin dan luar biasa terluka. Menghadiri rapat atas pengkavlingan ijin KJA di pantai timur pangandaran. Di mana ternyata pantai timur pangandaran sudah diberikan ijin kepada 3 Perusahaan untuk membuat KJA," tulis Susi, dikutip dari akun X @susipudjiastuti.

"Dulu Bapak Presiden Prabowo waktu berperahu, sudah berjanji yang sangat kita hargai untuk mengganti Bagan2 bambu supaya Pantai pangandaran lebih indah dan perikanan tangkap lebih produktif lagi," lanjut dia. (Yuliantono)