Tak Bisa Belanja Murah Tiap Hari, Pemerintah Batasi Promo Ongkir Gratis di E-commerce

INILAHKORAN - Pemerintah resmi menetapkan pembatasan masa berlaku promo gratis ongkir di platform e-commerce, yang kini hanya boleh dilakukan selama tiga hari dalam satu bulan. 

Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital (Permenkomdigi) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Layanan Pos Komersial.

Kebijakan ini bertujuan menjaga iklim persaingan usaha yang adil di sektor e-commerce dan layanan pos, agar tidak merugikan pelaku usaha lain yang tidak memiliki kemampuan subsidi serupa.

“Kami ingin persaingan di industri tetap sehat dan adil. Karena itu, promo-promo seperti ini harus dimonitor dengan baik,” ujar Gunawan Hutagalung, Direktur Pos dan Penyiaran Kementerian Komunikasi dan Digital.

Gunawan menegaskan, pembatasan tersebut berlaku untuk produk yang dijual di bawah Harga Pokok Penjualan (HPP) atau jika diskon membuat tarif ongkos kirim lebih rendah dari biaya pokok layanan.

Dalam Pasal 41 peraturan tersebut, tarif layanan pos komersial dihitung berdasarkan biaya produksi atau operasional ditambah margin. Komponen biaya meliputi tenaga kerja, transportasi, aplikasi, teknologi, serta kerja sama dengan pihak lain seperti penyedia sarana prasarana atau mitra usaha.

Sementara Pasal 45 menyebutkan bahwa penyedia layanan pos komersial diperbolehkan memberi diskon tarif sepanjang tahun asalkan tidak melebihi batas biaya pokok layanan. Jika diskon melewati ambang itu, hanya diperbolehkan berlaku dalam waktu terbatas.

Namun, pihak penyedia layanan tetap memiliki opsi untuk mengajukan perpanjangan periode promo, yang akan dievaluasi oleh Kementerian Komunikasi dan Digital. Evaluasi akan mempertimbangkan apakah tarif diskon tersebut masih layak dilanjutkan dengan memperhatikan harga rata-rata industri.

“Batas standarnya tiga hari. Tapi kalau mereka ingin promo lebih lama, bisa ajukan evaluasi ke kami. Nanti kami lihat apakah harganya masih masuk akal,” tutur Gunawan.