Tak Hanya Evaluasi, Komisi IV DPRD KBB Pertanyakan Keberadaan Ahli Gizi yang Bertugas di SPPG

Jajaran Komisi IV DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) bakal segera mengevaluasi sejumlah pihak terkait yang harus bertanggung jawab atas keracunan massal Makan Bergizi Gratis (MBG) ratusan siswa di Kecamatan Cipongkor dan Kecamatan Cihampelas yang terjadi selama dua hari berturut-turut.

Tak Hanya Evaluasi, Komisi IV DPRD KBB Pertanyakan Keberadaan Ahli Gizi yang Bertugas di SPPG

INILAHKORAN, Ngamprah - Jajaran Komisi IV DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) bakal segera mengevaluasi sejumlah pihak terkait yang harus bertanggung jawab atas keracunan massal Makan Bergizi Gratis (mbg) ratusan siswa di Kecamatan cipongkor dan Kecamatan Cihampelas yang terjadi selama dua hari berturut-turut.

"Kami telah menemui anak-anak yang menjadi korban keracunan massal MBG yang harus dirawat dari hari pertama di RSUD Cililin. Artinya, sudah empat hari," kata Ketua Komisi IV DPRD KBB, Nur Djulaeha saat ditemui di lokasi, Kamis 25 September 2025.

Sejauh ini, ungkap Nur, kondisi para korban sudah berangsur membaik di hari kedua. Hasil obrolan dengan para korban, rata-rata gejalanya sama, mulai dari sesak nafas, mual, sakit perut, dan pusing.

"Kita turut prihatin dan mudah-mudahan ini jadi yang pertama dan terakhir. Jadi, jangan sampai terulang kembali karena ini sudah dua kali," ungkapnya.

Oleh karena itu, tegas Nur, pihaknya mendorong harus ada evaluasi secara menyeluruh kepada para pengelola MBG dan memberikan sanksi.

"Sanksinya mungkin kemarin sudah diberikan dengan adanya penutupan SPPG sementara," tegasnya.

Selain itu, sambung Nur, Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail telah menetapkan kasus keracunan massal MBG sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB).

Tak cuma itu, pihaknya juga menyoroti fungsi ahli gizi yang bertugas di SPPG dan juga pihak-pihak yang concern. Pihaknya mempertanyakan SOP yang tidak diperlihatkan secara transparan.

"Selain SOP, human error menjadi concern bersama karena kita mempertanyakan kemana ahli gizi yang memastikan kebersihan dan kelayakan, serta kandungan menu MBG yang akan disuguhkan," ujarnya.

Anggota Komisi IV DPRD KBB, Jajang Sukmahari menjelaskan, evaluasi ini harus dilakukan untuk mencegah adanya orang-orang yang bermain dengan program ini.

"Jadi jangan sampai orientasi pada program MBG ini hanya berorientasi untuk mengeruk keuntungan tanpa mengedepankan sisi kemanusiaan rakyat, khususnya anak bangsa," tegasnya. *** (agus satia negara)


Editor : Ahmad Sayuti