Tanggapi Gelombang Demo, Prabowo: Murni Aspirasi atau Ada yang Bayar?

Seperti diketahui, sejumlah aksi demonstrasi yang belakangan marak terjadi di berbagai daerah ini menuntut kebijakan Prabowo Subianto. 

Tanggapi Gelombang Demo, Prabowo: Murni Aspirasi atau Ada yang Bayar?
Tanggapi Gelombang Demo, Prabowo: Murni Aspirasi atau Ada yang Bayar?

INILAHKORAN - Prabowo Subianto menanggapi gelombang aksi demo yang  terjadi beberapa kali semenjak dirinya dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia.

Seperti diketahui, sejumlah aksi demonstrasi yang belakangan marak terjadi di berbagai daerah ini menuntut kebijakan Prabowo Subianto. 

Dalam pernyataannya, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat, namun menekankan pentingnya sikap objektif dalam menilai setiap aksi yang dilakukan.

"Apakah demo-demo itu murni atau ada yang bayar, harus objektif dong," kata Prabowo. 

"Pertama, ada demo melawan efisiensi, demo katanya dana pendidikan akan dikurangi, jadi harus objektif. Kita juga bukan anak kecil," sambungnya.

Prabowo juga menyampaikan bahwa pemerintah terbuka terhadap kritik dan aspirasi rakyat, selama disampaikan secara damai dan tidak merusak ketertiban umum.

"Kita hormati hak untuk berdemo, asal demonya damai, tidak mau menyulut kerusuhan. Kalau bakar-bakar ban, itu bukan damai," tegasnya.

Sebagai informasi, Sejak Prabowo Subianto resmi menjabat sebagai Presiden pada 20 Oktober 2024, sejumlah aksi unjuk rasa terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Berikut beberapa aksi yang tercatat:

Yogyakarta (20 Oktober 2024):
Tepat pada hari pelantikan, kelompok masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Parade menggelar aksi protes di Titik Nol Kilometer Yogyakarta sebagai bentuk ketidaksetujuan terhadap pemerintahan yang baru terbentuk.

Jakarta (24 Oktober 2024):
Empat hari setelah pelantikan, sekitar 3.000 buruh dari wilayah Jabodetabek berkumpul di depan Istana Negara. Mereka menuntut kenaikan upah minimum sebesar 8–10 persen dan mendesak pemerintah mencabut klaster ketenagakerjaan dalam Omnibus Law Cipta Kerja.

Aksi Nasional Buruh (24–31 Oktober 2024):
Dalam waktu sepekan, aksi serentak digelar buruh di 38 provinsi serta lebih dari 350 kabupaten/kota. Tuntutan utama mereka meliputi peningkatan upah dan penolakan terhadap kebijakan Omnibus Law.

Surabaya (17 Februari 2025):
Ribuan mahasiswa dari berbagai kampus di Jawa Timur turun ke jalan dalam aksi bertajuk Seruan Aksi Indonesia Gelap #JatimMenggugat. Aksi tersebut merupakan kritik terhadap kinerja 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran dan sempat memanas karena tidak ada perwakilan DPRD yang menemui para demonstran.

Meskipun aksi-aksi di atas cukup menonjol, jumlah total demonstrasi sejak pelantikan Prabowo belum bisa dipastikan secara akurat tanpa data resmi dari instansi atau lembaga yang berwenang.


Editor : Firda Rachmawati