Tangkal Hoaks, DPRD Jabar Minta Pemprov dan Pemerintahan Kota/Kabupaten Saling Bersinergi

INILAHKORAN, Bandung - Guna menangkal hoaks yang dapat menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat, Ketua Komisi I DPRD Jabar Bedi Budiman meminta pemerintahan provinsi (Pemprov) dan pemerintahan kota/kabupaten saling bersinergi.

Kala melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan unit Jabar Saber Hoaks di Kabupaten Purwakarta belum lama ini, dia mengatakan sinergitas wajib dilakukan supaya persebaran berita bohong dapat diminimalisir.

“Sinergi ini mutlak diperlukan karena kasus-kasus (hoaks) dari kabupaten dan kota, misalnya yang saat ini terjadi di Kabupaten Purwakarta bisa saja terjadi di Kabupaten Pangandaran dengan modus yang sama tiga sampai empat bulan ke depan,” ujarnya.

Seiring dengan kemajuan teknologi, dimana internet begitu mudahnya dijangkau oleh masyarakat, banyak dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggungjawab untuk menangguk keuntungan pribadi. Maka dari itu dia meminta pemerintah dapat melakukan langkah strategis untuk mencegahnya.

“(Hoaks) tidak hanya berkaitan dengan politik, tapi juga yang bermodus penipuan, ekonomi yang banyak merugikan masyarakat,” ucapnya.

Kolaborasi bersama aparat penegak hukum (APH) kata Bedi juga harus dilakukan, supaya berita hoaks dapat ditangkal agar tidak berkembang yang tentunya berimbas terhadap masyarakat.

“Sinergi kelembagaan baik lintas lembaga seperti dengan pihak kepolisian maupun internal pemerintahan salah satunya, dinas pendidikan, Kesbangpol untuk memerangi hoaks sangat diperlukan. (Termasuk) pelatihan peningkatan SDM dan peningkatan infrastruktur (dalam menanggulangi hoaks),” jelasnya.

Terlebih Jawa Barat merupakan daerah pengguna internet tertinggi di Indonesia, yang mana kata dia mencapai 35,1 juta orang dan mayoritas mengakses sosial media. Sehingga literasi digital perlu diberlakukan, agar masyarakat dapat lebih memahami mana berita yang sesuai fakta maupun hoaks.

“Banyak masukan yang didapat dari kabupaten dan kota, dan kami mengharapkan ini akan menjadi tambahan informasi bagi kebijakan ditingkat provinsi,” tandasnya.*** (yuliantono)