Pemkot Cimahi Gencarkan Perang Terhadap Hoaks, Dari Akun Instagram Hingga Jaringan Masyarakat

INILAHKORAN.ID – Di tengah derasnya arus informasi digital yang kerap menyertai penyebaran hoaks, Pemerintah Kota Cimahi terus memperkuat langkah-langkah pencegahan melalui kombinasi edukasi literasi digital, kanal informasi resmi, dan kolaborasi lintas elemen masyarakat. 

Upaya ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kecerdasan masyarakat dalam memilah informasi, tetapi juga menyediakan akses mudah ke data yang dapat dipertanggungjawabkan.
 
Sebagai bagian integral dari langkah tersebut, Pemkot CImahi juga menyediakan layanan kegawatdaruratan terintegrasi melalui Call Center Cimahi Campernik yang dapat dihubungi secara gratis melalui nomor 112. 

Layanan satu pintu ini mencakup penanganan lintas organisasi perangkat daerah, termasuk pemadam kebakaran, menjadi solusi praktis bagi warga dalam situasi darurat.
 
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Cimahi, Achmad Saefullah, menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan kanal khusus bernama Instagram Cimahi Saber hoaks (Sapu Bersih hoaks) sebagai sarana klarifikasi dan pelurusan informasi yang beredar.
 
"Akun ini difungsikan sebagai media klarifikasi sekaligus rujukan informasi yang benar," ujarnya, Senin 12 Januari 2026.
 
Selain kanal resmi, ungkap Saefullah, Diskominfo juga memperkuat kolaborasi dengan seluruh perangkat daerah, di mana setiap OPD memiliki Penanggung Jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PIC PPID) sebagai sumber data resmi. 

Informasi yang telah divalidasi kemudian dihimpun dan disebarkan secara cepat untuk mencegah disinformasi.
 
"Kami juga menjaring informasi melalui Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) Kota Cimahi agar jangkauan informasi yang benar bisa lebih luas," ungkapnya.
 
"Diskominfo secara aktif memantau perkembangan isu di ruang digital, khususnya media sosial, sebagai bagian dari deteksi dini terhadap potensi hoaks," ujarnya.

Kepala Bidang Informasi, Komunikasi Publik, dan Statistik Diskominfo Kota Cimahi, Andri Nurwantoro, menekankan bahwa pendekatan literasi digital yang efektif harus menyasar konten yang mudah diterima masyarakat.
 
"Kita gunakan konten visual-emosional seperti video pendek dan infografis, yang disampaikan dalam bahasa sehari-hari bahkan unsur budaya Sunda bila perlu, dengan call-to-action konkret seperti 'jangan langsung forward, cek sumber, lapor'," jelasnya.
 
Lebih lanjut Andri menuturkan, penanganan hoaks dilakukan melalui proses verifikasi berlapis: setiap laporan yang masuk akan diverifikasi, ditelusuri ke sumber primer, dan dikonfirmasi kepada OPD terkait sebelum ditentukan sebagai hoaks atau klarifikasi. 

"Hasil keputusan kemudian dipublikasikan dan dilaporkan ke platform terkait, bahkan berkoordinasi hingga tingkat provinsi atau nasional dengan pihak seperti Jabar Saber hoaks bila diperlukan," tuturnya.
 
Andri menilai, peran KIM dan PIC PPID dinilai sangat strategis karena mampu mendeteksi isu lokal yang sering luput dari pemantauan digital otomatis. 

Menurutnya, mereka kerap melaporkan permasalahan seperti terkait bansos atau kebijakan lingkungan melalui jalur koordinasi yang melibatkan perangkat daerah hingga tingkat kelurahan.
 
"Dengan sinergi konten digital dan jaringan KIM yang aktif, penyebaran hoaks bisa ditekan dan informasi resmi juga menjangkau warga yang jarang online," pungkasnya. ***