Terkait Pembebasan Lahan Jalan R3, TAPD dan Banggar Belum Sinkron Pendapat

INILAHKORAN, Bogor - Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bogor dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bogor belum sependapat soal pembebasan lahan jalan regional ring road (R3) sebesar Rp37 miliar.

Hal itu lantaran dalam rapat keempat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan 2021 pada Senin 13 September 2021 malam, anggaran belum balance karena masih defisit Rp43 miliar.

Namun, TAPD Kota Bogor berjanji bisa mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) untuk menanggulangi defisit tersebut. Selain itu DPRD Kota Bogor juga menginginkan bahwa pembebasan lahan Jalan R3 dituntaskan hingga ke Wangun, Kecamatan Bogor Timur.

Baca Juga: Jalan R3 Dilanjut, Penyelesaian Lahan Tahap III Ditargetkan Akhir 2021Baca Juga: Jalan R3 Dilanjut, Penyelesaian Lahan Tahap III Ditargetkan Akhir 2021

Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bogor Syarifah Sofiah Dwikorawati mengatakan, hasil pembahasan rapat keempat KUA PPAS Perubahan 2021 belum selesai. Sebab, masih ada pekerjaan rumah yaitu pembebasan lahan R3 diminta lebih detail.

"Jadi ada PR jalan R3 itu. Selain itu untuk mem-balance-kan itu kami membicarakan kenaikan pendapatan, tapi belum final. Karena tadi pembahasan lebih banyak fokus ke pembebasan lahan. Defisit terakhir rapat pertama Rp203 miliar, dikurangi lagi sampai Rp122 miliar dan sekarang Rp43 miliar," ungkap Sekda Kota Bogor itu, Selasa 14 September 2021.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bogor yang juga Ketua Banggar, Atang Trisnanto mengatakan rapat pada Senin malam adalah rapat keempat antara Banggar dan TAPD membahas KUPA PPAS Perubahan 2021, ada beberapa hal yang sangat krusial hingga belum ada solusi terbaik.

Baca Juga: Pemkot Bogor Mulai Garap Kembali Jalan R3Baca Juga: Pemkot Bogor Mulai Garap Kembali Jalan R3

"Pertama adalah keinginan DPRD agar ada program dari Pemkot Bogor untuk pemulihan ekonomi, terutama bantuan UMKM dan bantuan sosial melalui APBD kepada masyarakat yang selama ini ditemui di lapangan maupun hasil reses kemarin. Banyak yang belum menerima bantuan pemerintah terutama ketika dana alokasi PKH mereka tifak aktif lagi dan lain-lain," ungkap Atang.

Atang melanjutkan, ada juga beberapa hal lain, seperti program prioritas yang dianggap pihaknya masih bisa ditunda, tapi masih diharapkan masuk oleh Pemkot Bogor. Termasuk juga terkait pembebasan lahan Jalan R3, pihaknya memandang perlu ada pembahasan lebih lanjut untuk memastikan bahwa semua proses yang dilakukan sudah sesuai dengan tahapan yang diatur dalam regulasi.

"Sesuatu yang prioritas itu perlu kami lakukan segera, tapi unsur pemenuhan peraturan dan regulasi juga harus dikedepankan. Mudah-mudahan ada titik terang dari apa yang ditanyakan Banggar hari ini, bisa dijawab dalam rapat kelima," tuturnya.

Baca Juga: Jalan R3 Terhenti di Parung Banten Katulampa

Atang menjelaskan, yang diajukan untuk pembebasan lahan Jalan R3 oleh Pemkot Bogor sekitar Rp37 miliar dan Banggar juga masih beda pendapat tentang posisi lahan yang harus dibebaskan. Banggar menginginkan kalaupun ada pembebasan lahan R3 sudah sesuai dengan tahapan dan regulasi sampai tembus Wangun, Kecamatan Bogor Timur.

"Mungkin tadi yang disampaikan ke kami ternyata ada hal-hal yang perlu disinkronisasi lagi. Agar lahan yang dibebaskan benar-benar yang dibutuhkan untuk jalan R3 dan regulasi diatur terpenuhi semua. Defisit diangka Rp43 miliar," jelas politisi PKS ini.

Atang membeberkan, langkah dari Pemkot Bogor awal rapat kedua defisit Rp112 miliar, rapat ketiga desifit Rp52 miliar dan terakhir rapat keempat Rp43 miliar, menjelang akhir rapat keempat memang ada kesiapan dari Pemkot Bogor menaikan PAD jadi Rp60 miliar sehingga defisit bisa tertanggulangi.

"Tapi karena rapat sudah terlalu malam, terakhir kami dalam rapat ingin memastikan yang disanggupi Bapenda Kota Bogor dalam proyeksi realistis dan optimis," pungkasnya. (rizki mauludi)