Tindaklanjuti Dugaan KKN pada Rotasi Mutasi dan Promosi, Dua ASN KBB Diperiksa Inspektorat Hari Ini

INILAHKORAN, Ngamprah - Isu adanya dugaan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan rotasi, mutasi dan promosi jabatan eselon 3 dan 4 pada awal Januari 2023 lalu terus bergulir.

Menanggapi isu tersebut, Bupati Bandung Barat, Hengki Kurniawan telah mengintruksikan Inspektorat untuk menindaklanjuti kegaduhan isu dugaan KKN tersebut.

"Memang pak bupati sudah mengeluarkan instruksi kepada Inspektorat untuk menindaklanjuti persoalan proses mutasi, rotasi, dan promosi pejabat eselon 3 dan 4," ungkap Kepala Inspektorat KBB, Yadi Azhar kepada wartawan.

"Kita akan memanggil dua orang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dikaitkan dengan isu tersebut," sambungnya.

Ia menyebut, dua ASN yang namanya santer disebut akan dipanggil hari ini guna mengklarifikasi isu tersebut.

"Kita bakal klarifikasi keterkaitan atau dugaan keterlibatan dua ASN tersebut dalam proses mutasi,rotasi dan promosi tersebut," sebutnya.

Ia menjelaskan, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) 94  Tahun 2021 tentang Disipilin Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan jika terbukti bersalah terancam dikenai sanksi berupa teguran lisan dan tertulis.

"Kita lakukan pemeriksaan, untuk mengetahui kebenaran kabar itu. Kita lihat saja tupoksinya dan apa yang dilakukannya di luar kewenangannya," jelasnya.

Selain itu, lanjut Yadi, bupati juga menginstruksikan agar jajaran Pemkab Bandung Barat memperhatikan tuntutan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintah yang bersih, adil, transparan, memiliki komitmen good governance dan clean governance.

"Selain itu, pak bupati juga menginstruksikan peningkatan integritas ASN. Dimana seluruh kegiatan harus sesuai tupoksi dan aturan kepegawaian, keuangan, serta barang jasa," tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, Polemik rotasi mutasi pejabat eselon 2, 3 dan 4 di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bandung Barat (KBB) beberapa waktu lalu terus menuai sorotan dari berbagai pihak.

Pasalnya, ada sejumlah pejabat yang dinilai belum layak untuk promosi namun sudah naik jabatan. Padahal, di sisi lain ada sejumlah pejabat yang seharusnya naik untuk dipromosikan namun justru tidak.

Akibatnya, hal itu sempat menjadi polemik, bahkan menuai protes dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) di beberapa kecamatan.*** (agus satia negara)