Tragedi Ponpes Sidoarjo, Puan Maharani Desak Audit Bangunan Pesantren

INILAHKORAN - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti tragedi ambruknya mushalla Pondok pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, yang menewaskan tiga santri dan melukai puluhan lainnya. Ia menegaskan bahwa keselamatan santri harus menjadi prioritas utama pemerintah.

“Pemerintah harus memastikan para santri dapat menimba ilmu dan beribadah di tempat yang aman serta layak. Perlindungan terhadap santri tidak boleh diabaikan,” kata Puan.

Mushalla yang roboh pada Senin malam (29/9) saat dipakai shalat berjemaah diketahui masih dalam tahap pembangunan. Runtuhnya bangunan itu menyebabkan 98 santri terdampak, dengan 91 orang masih dirawat di sejumlah rumah sakit dan 10 lainnya sudah diperbolehkan pulang.

Tim SAR melaporkan sejauh ini ada 102 korban berhasil dievakuasi, termasuk 11 orang di hari kedua pencarian. Namun, sekitar 38 santri masih diperkirakan terjebak di reruntuhan bangunan yang kondisinya rapuh.

Puan mengapresiasi kerja keras tim SAR, relawan, dan semua pihak yang terlibat. Meski begitu, ia mengingatkan agar proses evakuasi tetap mengutamakan keselamatan korban.

“Yang paling penting, setiap langkah penyelamatan jangan sampai mengorbankan nyawa tambahan,” tegasnya.

Menurut Puan, peristiwa ini harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk lebih serius mengawasi kualitas pembangunan sarana pendidikan dan keagamaan. Ia menilai negara tidak boleh lalai memastikan konstruksi fasilitas publik, apalagi yang digunakan anak-anak.

“Pondok pesantren menampung jutaan santri di seluruh Indonesia. Fasilitas mereka harus aman dan terlindungi dari risiko bencana,” ujarnya.

Puan mendesak pemerintah pusat dan daerah segera melakukan audit teknis terhadap bangunan pesantren, termasuk Ponpes Al Khoziny, untuk mencegah terulangnya musibah serupa.

Selain penanganan medis, Puan juga menekankan pentingnya pendampingan psikologis bagi keluarga dan santri terdampak. Menurutnya, trauma yang dialami korban harus ditangani agar para santri bisa kembali belajar dengan tenang.

Lebih jauh, ia meminta pemerintah menyiapkan kebijakan jangka panjang berupa penguatan regulasi dan pengawasan pembangunan fasilitas pesantren.

“Tragedi ini jangan sampai terulang. Negara harus hadir melindungi para santri, baik melalui regulasi ketat maupun pengawasan nyata di lapangan,” tutupnya.