Hardiknas 2025: Seruan Puan Maharani untuk Pemerataan Pendidikan Berkualitas hingga Pelosok Negeri

Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) bukanlah sekadar perayaan seremonial tahunan, melainkan momentum penting untuk merefleksikan sejauh mana negara menjamin hak pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh anak bangsa.

Hardiknas 2025: Seruan Puan Maharani untuk Pemerataan Pendidikan Berkualitas hingga Pelosok Negeri
Hardiknas 2025: Seruan Puan Maharani untuk Pemerataan Pendidikan Berkualitas hingga Pelosok Negeri

INILAHKORAN, Bandung – Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) bukanlah sekadar perayaan seremonial tahunan, melainkan momentum penting untuk merefleksikan sejauh mana negara menjamin hak pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh anak bangsa.

Dalam keterangannya memperingati Hardiknas 2025 yang jatuh pada 2 Mei, Puan mengingatkan pentingnya pemerataan kualitas layanan pendidikan, terutama di daerah-daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

“Hari Pendidikan Nasional bukan sekadar perayaan simbolik. Ini adalah momentum refleksi dan sekaligus pengingat bahwa pendidikan adalah janji konstitusi yang harus diwujudkan untuk seluruh anak bangsa tanpa terkecuali, baik yang tinggal di kota maupun di pelosok negeri,” kata Puan dikutip dari ANTARA.

Puan menilai bahwa hingga kini masih terjadi kesenjangan mencolok antara pendidikan di daerah perkotaan dan di pedesaan. Ia menyebut bahwa akses terhadap pendidikan yang layak masih menjadi sebuah "kemewahan" bagi sebagian anak-anak Indonesia yang hidup di pelosok.

“Akses pendidikan yang adil dan layak masih menjadi kemewahan bagi sebagian anak Indonesia di daerah terpencil. Banyak sekolah di pelosok berdiri tanpa guru tetap, tanpa listrik, tanpa jaringan internet, bahkan tanpa bangku yang memadai,” tuturnya prihatin.

Lebih lanjut, perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini menyoroti nasib anak-anak di wilayah 3T yang masih harus menempuh perjalanan jauh dengan berjalan kaki hanya untuk bisa belajar di sekolah. Menurutnya, realitas tersebut menandakan bahwa Indonesia belum sepenuhnya merdeka dalam bidang pendidikan.

“Anak-anak di daerah tertinggal masih harus berjalan kaki berjam-jam untuk bersekolah. Ini menunjukkan kita belum sepenuhnya merdeka dalam pendidikan,” ujar Puan.

Dalam rangka memperbaiki kondisi tersebut, Puan mendesak agar pemerintah pusat dan daerah bersinergi memperkuat infrastruktur dasar pendidikan di seluruh wilayah, khususnya di kawasan 3T. Ia juga menekankan pentingnya keberpihakan anggaran yang adil dan berani untuk sektor pendidikan.

“Negara tidak boleh menutup mata bahwa pembangunan sumber daya manusia tidak cukup dengan angka partisipasi sekolah, tetapi harus dibarengi dengan kualitas dan keadilan akses layanan pendidikan,” tegasnya.

Apa yang disampaikan Puan selaras dengan tema Hari Pendidikan Nasional 2025, yaitu "Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua", yang menegaskan pentingnya gotong-royong seluruh elemen bangsa dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif dan berkualitas.

Tak hanya soal akses dan infrastruktur, Puan juga mengingatkan pentingnya memperhatikan kesejahteraan para guru dan tenaga pendidik sebagai ujung tombak pendidikan nasional. Ia menyerukan agar penghormatan terhadap guru tidak hanya sebatas seremoni, tetapi diwujudkan melalui rekrutmen adil, pengangkatan transparan, serta upah dan jaminan sosial yang layak.

“Pemerintah harus memastikan bahwa penghormatan terhadap guru tidak cukup dengan seremoni, tetapi harus diwujudkan melalui rekrutmen yang adil, pengangkatan yang transparan, gaji yang manusiawi, serta jaminan sosial yang pasti,” paparnya.

Di sisi lain, Puan juga menyoroti berbagai persoalan sosial dalam dunia pendidikan, seperti maraknya perundungan (bullying), kekerasan di sekolah, hingga kenakalan remaja. Ia menilai penanganan kasus-kasus tersebut harus dilakukan secara komprehensif dengan pendekatan yang humanis dan berbasis data.

“Kebijakan yang diambil harus berdasarkan basis data yang jelas dan sebaiknya difokuskan pada pendidikan karakter dan psikologi serta memerhatikan unsur sosial budaya sebagai kekuatan utama dalam mencegah kenakalan anak,” terang cucu Proklamator RI, Bung Karno itu.

Puan pun menegaskan bahwa pendidikan tidak boleh hanya menjadi janji politik saat kampanye, melainkan harus menjadi prioritas nyata dalam pembangunan nasional. Ia menyerukan kepada semua pemangku kebijakan untuk memperjuangkan pendidikan sebagai hak dasar setiap warga negara, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Sebagai penutup, Puan mengucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional 2025 kepada seluruh elemen bangsa, termasuk para guru, siswa, keluarga, dan masyarakat luas, yang turut berperan dalam membangun pendidikan Indonesia.

“Selamat memperingati Hari Pendidikan Nasional 2025 kepada para guru dan semua tenaga pendidik, kepada anak-anak kami peserta didik yang merupakan harapan bangsa, serta kepada seluruh elemen masyarakat termasuk keluarga sebagai garda terdepan pendidikan anak,” ujarnya.

Ia mengajak semua pihak menjadikan Hardiknas sebagai momentum untuk mengukuhkan tekad dan upaya bersama dalam memastikan bahwa generasi penerus bangsa mendapatkan pendidikan yang adil, merata, dan bermutu demi kemajuan Indonesia.***


Editor : Yosep Saepul Ramadan