Transaksi Seluruh Pemerintah Daerah di Jabar Masuk Kategori Digital

INILAHKORAN.ID - Kepala Bank Indonesia (BI) Jabar Junanto Herdiawan menegaskan, transaksi pemerintah daerah di Jabar seluruhnya masuk kategori digital.

Menurutnya, hingga semester I 2026 sebanyak 27 pemerintahan kabupaten/kota dan 1 pemerintahan provinsi di Jabar telah mencapai kategori digital dengan berbagai upaya dilakukan untuk memperluas transaksi pemerintah secara digital, baik pada sisi penerimaan maupun belanja daerah. 

"Digitalisasi transaksi tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, serta kualitas tata kelola keuangan pemerintah daerah," kata Junanto, Rabu (30/9/2026).

Selain elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD), BI Jabar juga terus mendorong perluasan akseptasi QRIS dan implementasi QRIS Tap di berbagai sektor. 

Pemanfaatan QRIS tidak hanya mendukung transaksi masyarakat dan pelaku usaha, tetapi juga terus diperluas untuk mendukung layanan publik dan aktivitas ekonomi di berbagai wilayah Jabar. 

Hingga Agustus 2026, tercatat 10,54 juta merchant QRIS di Jabar, sementara implementasi QRIS Tap telah dilakukan pada layanan transportasi umum dan pusat perbelanjaan.

Penguatan ETPD dan perluasan transaksi digital tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan digital (EKD) di Jabar agar digitalisasi tidak hanya meningkatkan volume transaksi, tetapi juga memberikan dampak terhadap efisiensi layanan, optimalisasi penerimaan dan belanja daerah, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. 

Penguatan digitalisasi juga diharapkan mampu menghubungkan potensi ekonomi daerah dengan peluang ekonomi digital, sehingga memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan pelaku usaha di Jabar.

Dalam implementasinya, penguatan EKD di daerah perlu mempertimbangkan karakteristik dan kesiapan masing-masing wilayah. Jabar memiliki potensi ekonomi yang beragam, mulai dari sektor industri pengolahan, perdagangan, pariwisata, hingga UMKM. 

"Kondisi tersebut menjadi peluang untuk memperluas pemanfaatan transaksi digital sekaligus memperkuat integrasi antara sistem pembayaran, aktivitas ekonomi, dan layanan publik," ujarnya.