Pemkab Bandung Luncurkan143 KKI, Dadang: Jangan Dipakai Judi Online

INILAHKORAN.ID - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung resmi meluncurkan Kartu Kredit Indonesia (KKI) Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2026. Sebanyak 143 KKI disiapkan untuk mendukung percepatan digitalisasi transaksi belanja daerah.

Namun, di balik kemudahan transaksi tanpa uang tunai tersebut, Bupati Bandung Dadang Supriatna mengingatkan keras potensi penyalahgunaan anggaran negara. Menurutnya, penggunaan KKI bersentuhan langsung dengan keuangan publik sehingga memerlukan pengawasan ekstra ketat.

“Kalau berbicara Kartu Kredit Indonesia, ini berbicara masalah uang. Kalau berbicara masalah uang, ini sangat sensitif dan riskan,” tegas Dadang, Selasa (11/8/2026).

Dadang menekankan KKI bukan sekadar instrumen untuk mempercepat transaksi belanja daerah, melainkan harus memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan memudahkan pemantauan anggaran secara real-time.

Karena itu, dia meminta bank bjbbersama Pemkab Bandung memastikan sistem keamanan dan pemantauan transaksi KKI berjalan optimal.

Ia juga menekankan, pengawasan bukan bentuk ketidakpercayaan kepada aparatur, melainkan langkah untuk memastikan uang negara digunakan sesuai peruntukannya.

“Ini uang negara, ini uang rakyat. Maka saya minta Kartu Kredit Indonesia betul-betul disosialisasikan, diedukasi dan diberikan pemahaman kepada para pemegangnya,” tegasnya.

Dadang bahkan meminta Sekretaris daerah, BKAD, BKPSDM dan Inspektorat menyiapkan mekanisme pengawasan serta regulasi yang jelas, termasuk sanksi apabila terjadi penyalahgunaan kewenangan.

Salah satu langkah mitigasi yang diminta yakni setiap pemegang KKI membuat Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM). Selain itu, pemeriksaan dan evaluasi secara berkala oleh Inspektorat juga harus dilakukan.

“Solusinya, siapkan Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak bagi pemegang KKI dan lakukan evaluasi rutin oleh Inspektorat,” ujarnya.

Kepala BKAD Kabupaten Bandung, Yana Rosmiana mengatakan, implementasi KKI merupakan bagian dari upaya Pemkab Bandung memperluas elektronifikasi transaksi pemerintah daerah sekaligus mengurangi penggunaan uang tunai.

Implementasi tersebut mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022, Permendagri Nomor 79 Tahun 2022 serta kebijakan percepatan perluasan digitalisasi daerah melalui Tim Percepatan dan Perluasan digitalisasi daerah (TP2DD).

“KKI merupakan langkah Pemerintah Kabupaten Bandung dalam meningkatkan digitalisasi transaksi belanja daerah dan mengurangi penggunaan uang tunai,” kata Yana.

Pada tahap awal, KKI diterapkan pada 33 organisasi perangkat daerah dengan total 143 kartu.

KKI digunakan untuk transaksi belanja pemerintah daerah sesuai peruntukan, pagu anggaran, kebutuhan serta kewenangan masing-masing pemegang kartu.

Yana menjelaskan, penerbitan KKI telah melalui sejumlah tahapan, mulai dari penyusunan kebijakan, perjanjian kerja sama dengan Bank BJB, pengumpulan dokumen, verifikasi dan validasi calon pemegang kartu hingga bimbingan teknis.

Ia berharap penerapan KKI semakin memperkuat komitmen perangkat daerah dalam memperluas elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.