Tutup Tambang Parung Panjang, Dedi Mulyadi Janjikan Bantuan Rp3 Juta dan Lapangan Kerja Baru

INILAHKORAN, Bandung – Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengambil langkah tegas dengan menutup sementara seluruh tambang di kawasan parung panjang, Kabupaten Bogor, menyusul berbagai persoalan serius yang muncul akibat aktivitas pertambangan selama bertahun-tahun.

Keputusan ini diambil langsung oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, setelah maraknya kerusakan lingkungan, pencemaran udara, serta tingginya angka kecelakaan yang melibatkan truk tambang.

Data menunjukkan, dalam rentang 2019–2024, sebanyak 195 orang meninggal dunia dan 104 lainnya luka berat akibat kecelakaan yang melibatkan kendaraan tambang di wilayah tersebut. Situasi tersebut akhirnya memicu kebijakan penghentian aktivitas tambang secara menyeluruh.

“Persoalan Parung Panjang itu persoalan yang panjang, sudah berpuluh-puluh tahun. Sebuah areal yang mengalami kehancuran luar biasa, jumlah yang meninggal lebih dari 100 orang, kecelakaan hampir tiap hari, masyarakat kena ISPA, dan itu tidak bisa diselesaikan hanya dengan membangun jalan,” ujar Dedi dikutip Minggu 2 November 2025.

Menurutnya, penutupan tambang ini bukan semata soal infrastruktur, tetapi langkah pemulihan lingkungan dan sosial. Pemprov Jabar kini membentuk tim audit lintas pakar untuk menilai berbagai aspek sebelum tambang dapat kembali beroperasi.

“Tim audit Pemprov Jabar sudah bekerja dan akan segera diumumkan hasilnya. Sikap Pemprov akan mengikuti rekomendasi audit pakar karena kami tidak ingin mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan politik,” tegasnya.

Audit tersebut mencakup lima aspek utama, kerusakan lingkungan, perlindungan tenaga kerja, reklamasi pasca-tambang, transportasi, serta praktik pungutan ilegal yang selama ini marak terjadi.

Penutupan tambang berdampak langsung pada ribuan warga yang menggantungkan hidup dari aktivitas pertambangan. Berdasarkan data Pemprov, terdapat lebih dari 9 ribu kepala keluarga yang kehilangan mata pencaharian.

Untuk mengantisipasi dampak ekonomi, Dedi memastikan pemerintah daerah menyalurkan bantuan tunai sebesar Rp3 juta per bulan bagi setiap keluarga terdampak.

“Dana yang akan diberikan oleh kami satu bulan sebesar Rp3 juta, mungkin dua sampai tiga bulan yang akan kami berikan. Dana ini bersumber dari bantuan sosial Pemerintah Jawa Barat dan menggunakan dana BTT berdasarkan persetujuan Kemendagri,” jelasnya.

Bantuan akan disalurkan mulai awal November 2025 hingga Januari 2026 melalui rekening masing-masing penerima.

Selain bantuan tunai, Pemprov Jabar juga menyiapkan dua solusi jangka panjang. Pertama, mantan pekerja tambang akan dialihkan menjadi tenaga outsourcing Pemprov Jabar untuk membantu perawatan dan pemeliharaan jalan provinsi.

Kedua, para sopir truk tambang ditawarkan fasilitas kredit mobil dua sumbu tanpa bunga, hasil kerja sama dengan Bank BJB, agar tetap memiliki sumber penghasilan legal dan aman.

“Kami juga mendorong agar tambang nanti bisa dikelola langsung oleh kelompok masyarakat setempat agar ekonomi tetap tumbuh. Berdasarkan data, masyarakat di sekitar tambang rata-rata tingkat ekonominya rendah,” lanjut Dedi.

Dedi juga menegaskan komitmen pemerintah untuk menjamin pendidikan anak-anak pekerja tambang yang terdampak.

“Andai ada anak tidak sekolah karena penghentian pertambangan, kami tanggung jawab. Mana datanya, akan kami masukkan sekolah dan kami bayar sekolahnya,” pungkasnya. (Yuliantono)