UMK Cimahi 2027 Dituntut Naik 9,5 Persen, SPN Tunggu Keputusan Pemprov Jabar

INILAHKORAN.ID-Tuntutan kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) Cimahi 2027 sebesar 9,5 persen mulai mengemuka menjelang penetapan upah minimum tahun depan. Serikat Pekerja Nasional (SPN) bersama Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengawal tuntutan tersebut sesuai instruksi organisasi di tingkat pusat.

Desakan kenaikan upah itu menjadi salah satu isu utama dalam konsolidasi tripartit yang melibatkan pemerintah daerah, serikat pekerja, serta kalangan pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

Ketua DPC SPN Kota Cimahi, Saehudin, mengatakan tuntutan kenaikan UMK 2027 sebesar 9,5 persen merupakan arahan dari kepemimpinan buruh di tingkat nasional.

"Kalau tuntutan dari SPN dan KSPI sesuai instruksi pusat, UMK 2027 sekitar 9,5 persen. Setiap tahun usulan naik," ujarnya, Senin (9/11/2026).

Meski demikian, SPN Kota Cimahi belum menetapkan sikap final secara administratif di tingkat daerah. Organisasi buruh tersebut masih menunggu perkembangan evaluasi formula penghitungan upah minimum di tingkat Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Langkah tersebut dilakukan agar tuntutan kenaikan UMK Cimahi 2027 memiliki landasan teknis dan hukum yang kuat ketika dibahas dalam forum Dewan Pengupahan.

Saehudin menilai, persoalan pengupahan tidak cukup hanya dilihat dari besaran angka UMK yang ditetapkan pemerintah. Sebab, upah minimum pada dasarnya menjadi jaring pengaman bagi pekerja lajang dengan masa kerja di bawah satu tahun.

Karena itu, perusahaan juga harus memperhatikan penerapan Struktur dan Skala Upah (SUSU) agar pekerja dengan masa kerja, pengalaman, serta kompetensi berbeda mendapatkan penghasilan secara proporsional.

"Oleh karena itu, pengawasan ketat terhadap implementasi Struktur dan Skala Upah (SUSU) di tiap perusahaan menjadi harga mati agar pekerja senior berlapang kompetensi mendapatkan hak penghasilan yang proporsional," kata Saehudin.

Menurutnya, regulasi upah minimum tidak boleh disalahartikan perusahaan sebagai standar gaji maksimal bagi seluruh pekerja.

Pekerja dengan masa kerja lebih lama dan kompetensi lebih tinggi semestinya memperoleh penghasilan yang mencerminkan pengalaman serta tanggung jawabnya.

"Persoalan upah tidak cukup hanya dilihat dari besaran angka UMK. Sebab, upah minimum pada dasarnya menjadi jaring pengaman bagi pekerja lajang, sehingga pemenuhannya perlu dikaitkan dengan kebutuhan hidup pekerja dan kondisi riil di lapangan," ujarnya.

Dia menambahkan, perundingan antara serikat pekerja dan pengusaha menjadi bagian penting dalam membangun sistem pengupahan yang lebih adil.

"Karena itu, perundingan antara serikat pekerja dan pengusaha menjadi penting dalam membangun sistem pengupahan yang lebih adil," tegasnya.

SPN Minta Konsolidasi Tripartit Hasilkan Kesepakatan Konkret

Di sisi lain, Saehudin memberikan apresiasi terhadap Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Cimahi yang dinilai berhasil membuka ruang dialog tripartit di tengah keterbatasan anggaran pemerintah.

Namun, dia mengingatkan agar konsolidasi tersebut tidak hanya menjadi kegiatan seremonial tahunan untuk meredam gejolak ketenagakerjaan.

Menurutnya, forum dialog harus mampu menghasilkan langkah konkret dalam memperbaiki hubungan industrial serta meningkatkan kesejahteraan pekerja.

"Sinergi antara pemerintah, serikat buruh, dan pengusaha menjadi kunci dalam menghadapi dinamika ketenagakerjaan, termasuk pembahasan kenaikan UMK Cimahi 2027 yang kini mulai menjadi perhatian," bebernya.

Saehudin menyebut tuntutan kenaikan UMK sebesar 9,5 persen menjadi salah satu isu yang perlu diperhatikan dalam proses penetapan upah mendatang.

"Kami berharap konsolidasi ini tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, melainkan menjadi ruang dialog yang menghasilkan hubungan industrial yang jauh lebih harmonis," pungkasnya.***