UMK Cimahi 2027 Belum Dibahas, Disnaker Tunggu Penetapan UMP Jawa Barat

INILAHKORAN.ID– Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Cimahi mulai mengantisipasi dinamika hubungan industrial menjelang penetapan Upah Minimum Kota (UMK) 2027. Salah satu langkah yang dilakukan yakni memperkuat komunikasi melalui konsolidasi tripartit yang melibatkan pemerintah daerah, serikat pekerja, dan asosiasi pengusaha.

Kepala Disnaker Kota Cimahi, Asep Jayadi mengatakan, komunikasi dan penyelarasan persepsi antarpemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam menjaga kondusivitas hubungan industrial.

Menurutnya, upaya tersebut diperlukan untuk menjaga iklim investasi dan stabilitas dunia usaha tanpa mengesampingkan peningkatan kesejahteraan pekerja.

"Apalagi sebentar lagi menghadapi penetapan UMK dan upah sektoral. Strategi pemerintah menghadapi UMK, kami lihat dulu upah minimum provinsi yang belum dibahas," kata Asep, Senin (9/11/2026).

Asep menjelaskan, Disnaker Kota Cimahi saat ini masih menunggu keputusan resmi mengenai besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat dari pemerintah provinsi.

Sesuai mekanisme pengupahan, setelah penetapan UMP selesai di tingkat provinsi, Dewan Pengupahan Kota Cimahi akan menggelar rapat pleno untuk membahas dan merumuskan rekomendasi UMK 2027.

"Setelah kalkulasi UMP rampung di tingkat provinsi, Dewan Pengupahan Kota Cimahi bakal langsung menggelar rapat pleno maraton guna merumuskan rekomendasi angka UMK 2027," terangnya.

Hasil pembahasan Dewan Pengupahan tersebut selanjutnya menjadi bahan rekomendasi pemerintah daerah kepada Gubernur Jawa Barat untuk ditetapkan secara resmi.

Asep menegaskan, seluruh proses pembahasan di tingkat daerah harus mengacu pada petunjuk teknis dan formula pengupahan yang ditetapkan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI.

"Hasil pembahasan Dewan Pengupahan tersebut nantinya menjadi bahan rekomendasi pemerintah kabupaten/kota kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat," tuturnya.

"Karena itu, pemerintah daerah masih menunggu perkembangan pembahasan serta formula pengupahan yang ditetapkan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)," sambungnya.

Disnaker Cimahi Pantau Tuntutan Kenaikan UMK 2027

Terkait dinamika tuntutan kenaikan upah dari kalangan buruh, Asep mengakui hingga saat ini belum menerima sinyal maupun draf pengajuan kenaikan UMK 2027 yang signifikan dari serikat pekerja.

Meski begitu, Pemkot Cimahi memastikan tetap bersikap netral dalam proses pembahasan dan menjadikan regulasi pemerintah pusat sebagai acuan sebelum menyusun rekomendasi kenaikan upah.

"Pemerintah Kota Cimahi berkomitmen untuk tetap netral dan berdiri di atas regulasi baku Kemenaker sebelum mengunci angka rekomendasi UMK Cimahi 2027," ucapnya.

Sebagai gambaran, UMK Kota Cimahi pada 2026 tercatat sebesar Rp4.090.000. Angka tersebut menjadi acuan pembanding dalam pembahasan penyesuaian upah minimum untuk tahun berikutnya.

Asep menyebutkan, penetapan UMK Cimahi 2027 akan mengikuti tahapan dan jadwal resmi pengupahan yang berlaku.

"UMK Cimahi 2026 sebesar Rp4.090.000. Sekarang ini untuk penetapan UMK 2027 akan dilaksanakan pada tahun 2027," pungkasnya.***