Meski Risiko Tinggi, Disnaker Cimahi Ungkap Alasan PMI Pilih Jalur Ilegal untuk Kerja di Luar Negeri

INILAHKORAN.ID - Kendati risikonya tinggi, jalur ilegal untuk bekerja di luar negeri masih diminati sebagian kalangan. Salah satu alasannya, yakni persepsi bahwa jalur resmi memerlukan proses panjang, mulai dari pelatihan, sertifikasi, hingga pemeriksaan kesehatan.

Sebab, jalur ilegal sering dianggap lebih cepat dan murah. Bahkan ada iming-iming ‘berangkat dulu, bayar nanti’ yang justru menjadi jebakan utang bagi para Pekerja Migran Indonesia (PMI).

"Ada faktor lain juga, yakni peran calo jalur ilegal atau sponsor lapangan yang memiliki kedekatan emosional dengan calon PMI, serta minimnya pemahaman masyarakat mengenai perbedaan visa kerja dan visa turis," kata Kepala Seksi Penempatan dan Transmigrasi Disnaker Kota Cimahi Andri Gunawan, Kamis 8 Agustus 2025.

Untuk menutup celah tersebut, Disnaker Cimahi menjalankan sejumlah upaya mitigasi, termasuk sosialisasi melalui media sosial dan penyuluhan langsung terkait ciri-ciri lowongan kerja palsu.

"Misalnya gaji yang tidak masuk akal, kontrak hanya disampaikan lewat chat, atau penggunaan visa turis untuk bekerja di negara-negara rawan seperti Kamboja dan Myanmar," imbuhnya.

Meski begitu, Disnaker juga membuka layanan konsultasi untuk memvalidasi legalitas P3MI, baik secara langsung di kantor maupun melalui aplikasi seperti SISKOP2MI.

"Selain itu, kolaborasi dilakukan dengan aparat kewilayahan dari camat, lurah, hingga ketua RW untuk mendeteksi dini praktik rekrutmen non-prosedural," bebernya.

Adapun tren minat warga Cimahi untuk bekerja ke luar negeri pada 2024–2025 cenderung stabil. Dorongan utama berasal dari selisih upah dan terbukanya peluang kerja sektor formal.

Negara tujuan favorit masih didominasi Asia Timur, seperti Jepang dan Korea Selatan, melalui skema Specified Skilled Workers (SSW) dan government to government (G-to-G).

Di Asia Tenggara, Malaysia dan Singapura tetap diminati, khususnya sektor domestik dan manufaktur. Sementara di Eropa, mulai muncul ketertarikan ke negara-negara seperti Polandia dan Rumania untuk sektor perkebunan dan pabrik.

Untuk mencegah purna PMI kembali berangkat secara ilegal, Disnaker Cimahi menyiapkan program Migrasi Produktif. Program ini mencakup pelatihan kewirausahaan, pengelolaan keuangan, hingga upskilling agar purna PMI memiliki sertifikasi keahlian yang relevan dengan pasar kerja lokal.

"Kami juga memfasilitasi akses permodalan, seperti KUR, agar remitansi bisa menjadi modal usaha, bukan habis untuk konsumsi," tandasnya.