Vaksin Gotong Royong, Netty: Jangan  Menyulitkan UMKM dan Membebani Pekerja!

INILAH, Jakarta -  Program vaksinasi skema gotong royong sudah dimulai sejak Selasa (18/5/2021). Pengadaan vaksinasi gotong royong ini diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 10 Tahun 2021. Pemerintah  menetapkan harga tertingginya  sebesar Rp439.570 per dosis untuk satu orang, sehingga untuk dua kali suntik sebesar  Rp879.140.

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengapresiasi   program vaksin gotong royong karena diharapkan dapat mengakselerasi herd immunity,  namun  menyoal  biaya vaksin  yang  terlalu mahal.

"Hampir satu juta rupiah  untuk dua kali suntikan itu  memberatkan pelaku UMKM. Jika tujuannya untuk membantu realisasi program vaksinasi nasional sehingga dapat mempercepat terbentuknya kekebalan kolektif, seharusnya ada mekanisme subsidi bagi mereka yang bergerak di usaha kecil dan menengah agar dapat mengikuti skema vaksin gotong royong ini," kata Netty dalam rilis media, Rabu (19/5/2021).

"UMKM memiliki  peranan besar dalam menggerakkan ekonomi nasional. Bahkan di saat pandemi ini sebagian besar mereka masih bisa bertahan. Jadi sangat disayangkan  jika pelaku UMKM tidak mendapat prioritas dukungan untuk memperoleh vaksin  gotong royong. Jangan sampai vaksin gorong royong  hanya dapat diakses oleh  korporasi besar saja," tambahnya.

Kritikan Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini tepat, karena berdasarkan data Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) pada tahun 2018, jumlah pelaku UMKM sebesar 64,2 juta orang atau 99,9% dari jumlah pelaku usaha di Indonesia dengan daya serap tenaga kerja mencapai 117 juta pekerja atau 97% dari total pekerja.

Sementara itu UMKM berkontribusi 61,1% bagi perekonomian nasional (PDB) dan sisanya disumbangkan oleh pelaku usaha besar yang jumlahnya hanya 0,01% dari jumlah pelaku usaha.

Netty juga mengingatkan pemerintah agar mengawasi implementasi program ini di lapangan guna memastikan biaya vaksin tidak dibebankan kepada para pekerja.

"Vaksin gotong royong ini sesuatu yang sangat penting dihadirkan di tengah lambatnya realisasi vaksinasi harian. Pemerintah perlu mengawasi implementasi di lapangan agar tidak terjadi pembebanan  biaya vaksin kepada para pekerja oleh perusahaan dengan segala triknya. Jangan sampai  hak-hak pekerja yang dihilangkan atau dikurangi  demi mengganti biaya vaksin skema gotong royong," katanya.

Terakhir Netty meminta pemerintah lebih sigap dan transparan  dalam penanganan program vaksinasi nasional baik menyangkut proses pengadaan vaksin, distribusi,  dan pencapaian targetnya.