Viral Gerakan Stop Bayar Pajak, Komisi XI DPR: Itu Kewajiban Rakyat ke Negara

INILAHKORAN - Ramai seruan “stop bayar pajak” yang bergema di media sosial buntut protes soal gaji dan tunjangan anggota DPR RI, akhirnya ditanggapi oleh Komisi XI DPR RI.

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menegaskan bahwa masyarakat tetap harus patuh membayar pajak karena merupakan kewajiban konstitusional kepada negara.

“pajak harus dibayar. Itu kewajiban kita kepada negara. pajak dipakai untuk gaji buruh, gaji dosen, tunjangan sekolah, hingga memperbaiki infrastruktur. Menurut saya, ini bagian dari ketaatan kita dalam bernegara,” ujarnya.

viral Tagar “Stop Bayar pajak”

Sebelumnya, jagat media sosial diramaikan dengan gerakan #StopBayarPajak sebagai bentuk kekecewaan terhadap aparat dan pejabat. Gerakan ini diunggah oleh akun Instagram @storyrakyat_ dan @bem_si pada 28 Agustus 2025.

Unggahan tersebut viral, mendapat lebih dari 1,6 juta likes dan ribuan komentar, termasuk dari sejumlah influencer tanah air.

DPR Minta Publik Tak Terprovokasi

Misbakhun menekankan bahwa pajak menjadi sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk kepentingan masyarakat luas. Ia mengajak masyarakat agar tidak terprovokasi oleh gerakan tersebut.
“Kalau tidak bayar pajak, negara bisa lumpuh. Justru dengan patuh pajak, kita bisa memastikan kesejahteraan rakyat terjaga,” pungkasnya.