Wah, Gegara Ini Hengki Kurniawan Bakal Evaluasi Disnakertrans KBB I

INILAHKORAN, Ngamprah - Ratusan Buruh di Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) kembali melakukan aksi unjuk rasa di halaman gedung Pemerintahan Daerah (Pemda) Kabupaten Bandung Barat (KBB) untuk menyuarakan sejumlah aspirasinya

Salah satunya berkaitan dengan penolakan Omnibus Law UU Nomor 6 Tentang Cipta Kerja.

"Bupati Bandung Barat, Hengki Kurniawan langsung merespon hal tersebut dengan mengeluarkan surat rekomendasi langsung ditujukan ke pemerintah pusat," kata Ketua FSPMI KBB, Dede Rahmat saat ditemui usai unjuk rasa, Senin 8 Mei 2023.

Dede menjelaskan, aksi unjuk rasa tersebut dilakukan untuk mengingatkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) KBB dalam merespon aspirasi para buruh.

"Jadi, di sini ada riak dari rekan pekerja yang dulu kita melakukan audiensi di Disnakertrans KBB saat menjelang IdulFitri," jelasnya.

Ia menuturkan, saat itu para buruh mengajukan sejumlah bantuan yang diperuntukkan bagi buruh yang terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

"Kita minta kepada Disnakertrans KBB ada perhatian khusus bagi para pekerja yang menjadi korban PHK. Kedua, kita minta dibuatkan posko mudik dan ketiga, kita minta juga mudik gratis untuk para pekerja," tuturnya.

Kendati demikian, sambung dia, Disnakertrans KBB tidak mengindahkan permintaan para buruh tersebut lantaran alasan tidak adanya anggaran.

"Tetapi saat itu, disampaikan kepala Disnakertrans KBB bahwa tidak ada anggaran. Bahkan, dia menyampaikan ongkos tugas luar pun memakai uang pribadi," paparnya.

"Karena itu disampaikan di forum yang menjadi daya tangkap para pekerja itu jadi lain. Alhasil, mereka menilai kalau pak bupati ini tidak ada perhatian, jangankan terhadap buruh, terhadap Disnakertrans saja anggaran sampai tidak ada," terangnya.

Ia pun berharap, Disnakertrans KBB lebih peka terhadap aspirasi para buruh. Terlebih aspirasi atau keinginan yang disampaikan oleh para buruh untuk kepentingan buruh di Bandung Barat.

"Makanya di tuntutan kami meminta evaluasi kinerja peran fungsi Disnakertrans itu apa," ucapnya.

"Ketika dia berbicara tentang Disnakertrans tentunya dia harus bela terhadap para pekerja. Kecuali kalau dia pengusaha ya silahkan belok ke pengusaha," tegasnya.

Sementara itu, Bupati Bandung Barat, Hengki Kurniawan berjanji dirinya bakal selalu mendukung dan berpihak kepada buruh.

Bahkan, sambung dia, dirinya telah melayangkan surat rekomendasi serta penolakan terkait Omnibuslaw kepada Pemerintah Pusat sebagaimana diharapkan para buruh.

"Kami, Pemda Bandung Barat telah melayangkan surat rekomendasi serta penolakan terkait Omnibuslaw kepada Pemerintah Pusat," ujarnya.

Selain itu, sebut dia, dirinya pun telah mengakomodir keluhan para pekerja dan segera melakukan evaluasi Dinas Ketenagakerjaan yang dinilai tidak responsif menanggapi tuntutan buruh Bandung Barat.

"Saya juga akan mengevaluasi Disnaker secepatnya menyusul keluhan teman-teman buruh terhadap jajaran Disnaker Bandung Barat," tandasnya.*** (agus satia negara)