Wakil Ketua MPR: Keberhasilan PTM pada Masa Pandemi Covid-19 merupakan Barometer Indonesia

INILAHKORAN, Bandung - Yayasan Darul Hikam menggelar Diskusi Kelompok Terpumpun bertema "Pola Pendidikan Pasca Pandemi", di Kampus 2 SMA Darul Hikam, Jalan Supratman, Kota Bandung, Selasa 21 September 2021.

Pada diskusi ini hadir Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua Yayasan Darul Hikam sekaligus Anggota DPR Sodik Mudjahid, Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Cecep Darmawan, Ketua Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI) Iwan Hermawan dan lainnya.

Kegiatan ini terlaksana atas dasar ide dari Yayasan Darul Hikam, yang kemudian terhubung dengan program dari MPR untuk ikut memikirkan bagaimana pola pendidikan pasca pandemi.

Baca Juga: Terkait Dana Pendidikan pada SMA/SMK Negeri di Jabar, FAGI: Belum Jelas Regulasinya

Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan, keberhasilan pembelajaran tatap muka (PTM) pada masa pandemi Covid-19 saat ini merupakan barometer dan menentukan masa depan Indonesia. Pasalnya, para pelajar yang saat ini mengeyam pendidikan, nantinya bakal memasuki dunia kerja dan menjadi usia produktif.

“Mereka yang saat ini belajar di tahun 2035 akan memasuki usia produktif. Karena itu masa depan Indonesia akan ditentukan oleh keberhasilan pendidikan tatap muka hari ini,” ucap Ahmad Muzani.

Ahmad Muzani optimistis, meski PTM di tengah pandemi saat ini masih banyak permasalahan, dapat diatasi apabila semua elemen bahu membahu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

Baca Juga: Sekolah di KBB Bisa Gelar PTM Terbatas, Asal Penuhi 5 Syarat Ini

“Ini problem, karena saya kira Bandung tingkat vaksinasinya sudah cukup tinggi diatas 50 persen. Saya bergeser ke Lampung, tingkat vaksinasinya masih belasan persen belum 20 persen. Kemarin saya ke Riau, masih 25 persen. Jadi ini yang saya maksud tujuan pendidikan itu bukan untuk satu kelompok, tapi kita ingin menciptakan suatu keadilan sosial. Kepintaran bersama, kecerdasan bersama dan kemapanan bersama,” paparnya.

Ia menambahkan, pandemi jangan akhirnya menimbulkan kesenjangan yang semakin tinggi. Jangan ada orang yang tidak bisa menikmati sekolah gara-gara pandemi.

"Ini kewajiban kami sebagai penyelenggara negara untuk mensuport bagaimana proses bernegara ini bisa bersama-sama kita rasakan,” tegasnya.

Baca Juga: Sip! 2007 Sekolah di Bandung Sudah Gelar PTM Terbatas

Sementara itu, Sodik Mudjahid mengatakan ada beberapa poin yang harus dipikirkan FGD Pola Pendidikan Pasca Pandemi. Mulai dari revisi perundang-undangan, keberpihakan politik, road map, standarisasi guru, digitalisasi pendidikan, hingga standarisasi komponen pendidikan. Dia juga menyoroti pentingnya pendidikan karakter dengan memanfaatkan alam dan masyarakat sebagai media pembelajaran serta memanfaatkan IT secara optimal.

"Berikutnya masukan yang ditangkap adalah, bahwa tetap pendidikan karakakter, memanfaatkan alam dan masyarakat sebagai media pembelajaran, memanfaatkan ilmu teknologi secara optimal, ini adalah tuntutan kepada pemerintah untuk memperluas sarana pendidikan," kata Sodik Mudjahid.

Selain itu, membangun dan menumbuhkan karakter iman dan taqwa. Belajar dari kasus pandemik, tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan prokes dan ilmu saja.

Baca Juga: Disdik Kota Bandung: 1.862 Sekolah Siap Laksanakan PTM Terbatas Tahap Kedua

"Pendidikan ahlak untuk membangun toleransi solidaritas dan lainnya, ketika ada orang yang kena Covid-19. Terkhir adalah, semua steakholder pendidikan diminta untuk lebih kreative, dan infovatif dalam menyajikan pendidikan, agar masalah anak bisa teratasi," papar Sodik Mudjahid.

Sodik Mudjahid juga menyingung terkait unrgensi pasca pandemik. Kata dia, lebih kepada pola pembelajaran. Ada tiga rumusan, pertama ada tatap muka, jarak jauh, dan pola hybrid.

"Tampaknya ini harus diakomodasi melalui perundang-undangan dengan bagus. Tadi dikatakan, pola belajar jarak jauh sudah ada landasan hukumnya loh, dengan sekolah terbuka itu. Tanda kritik kepada menteri yang ahli IT, jangan kebingungan," ujarnya. (okky adiana)