Warga Bandung Tandatangani Petisi Damai di CFD Dago

INILAH, Bandung-Sejumlah masyarakat menandatangani petisi dan dukungan pascapemilu damai di kawasan Car Free Day (CFD) Dago, Kota Bandung, Minggu (5/5/2019). 

Kegiatan ini, bertepatan dengan aksi damai dukungan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dilakukan sekelompok mahasiswa dari Aliansi Mahasiswa Bandung. Dalam aksinya, mereka membawa sejumlah poster dan spanduk besar berisi dukungan pada penyelenggara pemilu 2019 tersebut. 

Adapun masyarakat yang membutuhkan tanda tangan, pada umumnya mengharapkan kondusivitas tetap terjaga Pasca-pemilu. 

"Saya dukung karena ‎saya selaku warga juga ingin setelah nyoblos, tidak usah ribut-ribut lagi," ujar Sutrisno (58) warga Cipadung.

Diketahui, sejumlah pihak menuding ada yang tidak netral dan berbuat curang saat pelaksanaan pemilu. Hanya saja, tudingan curang itu sejauh ini belum ditindak lanjuti dengan pelaporan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) maupun ke Mahkamah Konstitusi.

KPU sendiri belum mengumumkan secara resmi hasil Pilpres maupun Pileg dan akan diumumkan pada 22 Mei.

"Kalau ada kecurangan, ya silahkan saja laporkan ke DKPP atau nanti ke MK ya, setelah pengumuman resmi. Jangan sampai pengumuman belum ada tapi sudah gaduh," ujar Baharudin (45), warga Taman Sari yang juga meneken di spanduk putih. 

Sementara itu, Koordinator Aliansi Mahasiswa, Feri Johansyah mengatakan aksi ini sebagai sikap atas suasana gaduh pascapemilu. ‎"Kami menolak upaya-upaya mendeligitimasi KPU dengan dalih KPU curang, padahal pengumuman resmi saja belum diumumkan," ujar Feri.

Menurut dia, banyaknya warga yang meneken dukungan untuk KPU sebagai gambaran suara hati masyarakat yang menginginkan pemilu damai. 

Itu menandakan bahwa masyarakat ingin elit di Jakarta menghentikan semua kegaduhan. Oihaknya meyakini penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu bekerja profesional. 

"Kami melihat penyelenggara pemilu profesional sehingga sulit diterima akal sehat jika pemilu dianggap akan terjadi kecurangan. Kalau pun ada, silahkan saja ajukan gugatan ke MK atau DKPP, jangan people power," pungkasnya. (Rianto Nurdiansyah)