Warga Cilame Tuntut Pemerintah Segera Lunasi Tanah Gedung DPRD KBB

INILAH, Ngamprah - Masyarakat Desa Cilame tuntut Pemerintah Kabupaten Bandung Barat selesaikan sisa ganti rugi tanah pembangunan Gedung DPRD.

Pasalnya, dari 3,4 hektare tanah yang sedang dibangun, 1 hektare di antaranya masih menyisakan tunggakan utang pada masyarakat Kampung Cijamil, Desa Cilame, Ngamprah.

Hal tersebut diungkapkan Dadang Alamsyah selaku pemilik tanah, dari 3,4 hektare tanah pembangunan Gedung Dewan,  ada 1 hektare tanah yang, belum terbayar idealnya sebelum memulai pembangunan harus dibereskan terlebih dahulu.

“Kita pun menyayangkan, tapi kan sudah terjadi dan sudah berjalan. Tinggal dari dinas sekarang menertibkan dan menyelesaikan sisanya bersama stakeholder,” ungkap Dadang saat ditemui wartawan di Desa Cilame, Kamis (3/10).

Dirinya menjelaskan, ada beberapa hal yang pihaknya telah sepakati bersama para pemilik tanah. Pertama, beberapa tanah yang belum terbayar,  diharapkan keputusannya agar bisa segera diselesaikan.

Kedua, pihaknya telah menghadirkan semua pemilik tanah, namun sesepuh di sana ada yang mengklaim bahwa tanah tersebut adalah milik ahli waris.

“Kita kan sudah terangkan dengan bukti kepemilikan surat yang ada bahwa surat-suratnya telah besertifikat, silakan kalau memang ada kesalahan dalam pembuatan sertifikat itu bisa menggugat ke pengadilan,” jelas Dadang.

Dadang menambahkan, pihaknya sudah mengikuti undang-undang pokok agraria tentang sertifikat hak milik yang menerangkan bahwa kepemilikan itu tidak sampai Rp1 miliar. “Kalau ada gugatan-gugatan silakan saja, namun sangat disayangkan ketika ada gugatan. Pihak penggugat tidak hadir,” ujarnya.

Sementara itu, saat dikonfirmasi, Kabid Pertamanan dan Pertanahan, Dinas Pemukiman dan Perumahan, Lia Yulia Tjahyan mengaku, untuk anggaran itu sudah ada, karena defisit, pihaknya akan mengalokasikan di perubahan.  “Uang sudah ada, tinggal tunggu pencairan. Minta doanya saja,” pungkasnya. (Agus SN)