Waspada Dampak La Nina, Inilah Daerah di Jabar yang Diwaspadai Ekstra

INILAH, Bandung - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat memetakan sejumlah daerah yang berpotensi mengalami bencana menyusul prakiraan terjadinya fenomena La Nina dalam musim penghujan akhir 2020 hingga awal 2021 mendatang. Adanya La Nina ini  intensitas hujan bakal lebih lebat atau tinggi daripada tahun lalu. 

Diketahui, BMKG telah memberikan peringatan pada pemangku kepentingan agar daerah-daerah yang memiliki kerawanan pergerakan tanah maupun memiliki kerawanan banjir harus mendapat atensi berlebih mulai dari mitigasi maupun kesiapan logistiknya. 

Kepala Pelaksana Harian BPBD Jabar Dani Ramdan mengatakan, BMKG memprakirakan Indonesia pada umumnya masuk dalam fenomena La Nina. Sebagian akan mulai masuk musim hujan Oktober-November ini kemudian nanti puncaknya di Januari Februari lalu mulai turunnya di Maret-April 2020.

"Jadi nanti akhir tahun sampai Januari, Februari akan sangat lebat hujan dan biasanya kalau di kita hujan lebat itu berimplikasi pada longsor dan banjir atau bencana hidrometeorologi," ujar Dani, Selasa (13/10/2020).

Dani mengatakan, ada sejumlah kota kabupaten di Jabar yang akan mendapatkan kewaspadaan ekstra, seperti wilayah Bogor, Sukabumi, kemudian merambat ke Selatan Cianjur, Garut, Tasikmalaya, Ciamis maupu  Pangandaran. Selain itu, yang di utara yaitu Karawang, Subang karena punya muara Sungai Citarum, termasuk Bekasi.

"Kemudian ya Bandung Raya di khususnya Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung dan Kota Bandung," ucap Dani. 

Menurut dia, dengan adanya La Nina potensi kebencanaan memang lebih tinggi daripada tahun lalu. Kendati demikian, dia berharap dengan meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan dapat meminimalisir dampak yang ditimbulkan. 

Karena itu, Dani melanjutkan, Bagi kota kabupaten yang memiliki kerawanan yang tinggi, pihaknya siapkan mitigasi dan juga logistik. Khusus logistik, dia mengaku, pihaknya secara rutin sudah berupaya memperkuat. Di mana per tahun dilakukan satu hingga tiga kali penguatan logistik di kota kabupaten.

Hal itu biasanya dilalikan menjelang kekeringan kemudian menjelang musim hujan kita dorong. 

"Jadi logistik kita itu provinsi 80% nya ada di kota kabupaten di 27 didistribusikan. Nah 20% mana ada kabupaten yang ternyata habis, kita berikan dukungan lagi ke sana," imbuhnya. 

Selain logistik, edukasi kebencanaan melalui mitigasi bencana pun dilakukan. Hal itu tentunya dengan menggandeng pemerintah kota kabupaten terkait dan juga relawan. 

Terlebih, Jawa Barat memiliki luas yang  sama dengan Jawa Timur tapi untuk jumlah  kota kabupaten cenderung lebih sedikit. Karena itu, bilah hanya mengandalkan BPBD tidak tercover. 

"Maka program pertama kita punya Desa Tangguh Bencana di mana setiap desa itu kita latih selain perangkat desa juga Relawan Tangguh Tencana demikian juga Tagana punya relawan ada Kampung Siaga Bencana nah polanya berjenjang," kata dia.

Lebih lanjut, Dani menjelaskan, tantangan hari ini tidak hanya mengenai kebencanaan mengingat bersamaan dengan situasi Pandemi Covid-19. Karena itu, pihaknya harus menangani bencana pandemi di dalam penanganan bencana alam. 

"Ya sekarang itu harus merevisi rencana kontigensi kita karena selama ini kita biasa menyusun rencana kontijensi dengan kebencanaan tunggal. Misalnya kontinjensi banjir, kontingensi longsor dan sekarang kita menyusun kontigensi multi-hazard paling tidak banjir dan Covid-19 sehingga ada variabel yang agak berbeda dari sisi penanganan,"ujar dia.

Dani menambahkan, dari sisi tanggap darurat maka akan dilakukan protokol kesehatan. Terkait tempat pengungsian masyarakat terdampak pun akan disesuaikan dengan situasi Pandemi, yaitu dengan menyiapkan kapasitas ektra dengan perbandingan 2 hingga 3 kali lipat dari sebelum-sebelumnya.

"Juga fasilitas harus ada masker, alat cuci tangan dan juga mungkin yang bergejala itu akan dipisahkan. Paling itu yang akan kita siapkan," katanya. 

Dani melanjutkan, pihaknya pun menyiapkan inovasi untuk menyikapi masalah klasik mengenai anggaran yang terbatas. Di mana akan menggandeng toko retail yang dalam waktu dekat akan ditandatangani.

"Jadi kami berpikir daripada punya gudang setiap kecamatan berapa biayanya. Kenapa kita tidak kerjasama dengan ritel. Jadi pada saat ada kebencanaan kita tinggal telepon, dari sana kemudian ke lokasi terdekat di mana nanti bayarnya bisa belakangan ketika dana BTT turun," kata dia. (Rianto Nurdiansyah)