Wawalkot Bogor Ingin DED Pusat Pemerintahan Rampung Tahun Ini, Sekda Ngaku Belum Bisa

INILAHKORAN, Bogor - Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim menginginkan DED untuk pembangunan pusat pemerintahan Kota Bogor rampung di tahun 2022.

"Untuk tindak lanjut hibah pemeritah pusat kepada Pemkot Bogor terkait kantor pelayanan pemerintahan, kami saat ini sedang membuat desain. Ada beberapa alternatif desain yang kami pakai ketika kami memgajukan usulan tentang penghibahan," ungkap kata Dedie A Rachim kepada INILAH pada Minggu 30 Januari 2022.

Namun, kata Dedie A Rachim, ada beberapa penyesuaian dengan jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang nanti akan pindah dan jumlah pegawai yang akan dialokasikan ke pusat pemerintahan.

Baca Juga: Masih Gunakan Open Bidding, Ini Alasan Pemkab Cirebon Belum Jalankan Merit System

"Sehingga desain kami prioritaskan paling tidak sampai bulan April sudah selesai," tuturnya.

Dedie menegaskan, setelah itu kemudian masuk ke proses DED, DED ini diharapkan selesai tahun 2022 ini dan secara simultan pihaknya mulai treatment juga untuk memulai cut and field nya.

"Saya belum hapal mengenai anggarannya, karena sudah diminta oleh Pak Wali Kota Bogor Bima Arya agar bisa dipercepat," tegasnya.

Baca Juga: Preview Perempat Final Piala Afrika, Mesir vs Maroko Siapa Yang Lebih Unggul?

Sementara itu, Sekda Kota Bogor, Syarifah Sofiah mengatakan, pusat pemerintahan belum sampai sekarang belum ada. Untuk DED belum, saat ini masih desain makro.

"Kan kalau DED harus sudah detail. DED itu lahannya harus dimiliki kami. Kemarin belum dimiliki kami, makanya belum bisa buat DED. Begitu lahan kami miliki tidak lantas ada DED kan," ungkapnya

Saat ditanya apakah DED akan dibuat dan dianggarkan tahun ini. Syarifah menjawab tidak mengetahuinya.

Baca Juga: The Untold Story Saya Bacharuddin Jusuf Habibie, Ungkap Sisi Lain Perjalanan Hidup BJ Habibie

"Masih belum tahu ya, kami perlu penganggaran. Tahun ini masih gambaran makro dahulu," tambahnya.

Seperti diketahui, lahan yang akan dijadikan pusat pemerintahan Kota Bogor, beberapa waktu lalu telah dipasang plang tanah milik Pemkot Bogor, kemudian Bagian Keuangan dan Aset (BKAD) tengah mengajukan balik nama sertifikat tanah tiga lahan dari aset sitaan BLBI. (Rizki Mauludi)