WFH 100 Persen Terbukti Hemat Biaya Operasional Puluhan Juta Rupiah, Pemprov Jabar Efektifkan Tiap Kamis

INILAHKORAN.ID - Simulasi work from home (WFH) yang dilakukan Pemprov Jabar pada November-Desember 2025 menunjukkan dampak konkret terhadap efisiensi.

Setda Provinsi Jawa Barat tercatat berhasil menekan pengeluaran operasional hingga puluhan juta rupiah per bulan. Efisiensi tersebut terutama berasal dari penghematan listrik dan operasional pendukung aparatur sipil negara (ASN) selama kebijakan WFH diterapkan.

Atas dasar tersebut, Pemprov Jabar melalui Surat Edaran Nomor: 188/KPG.03/BKD tentang Penyesuaian Mekanisme Kerja Pegawai, mengefektifkan WFH 100 persen tiap Kamis per 2026 ini, khusus untuk ASN di luar pelayanan publik dan kondisi tertentu.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat Dedi Supandi mengungkapkan, besaran penghematan berbeda-beda di setiap organisasi perangkat daerah (OPD), bergantung pada karakter layanan dan kebutuhan operasional masing-masing.

Menurut Dedi, OPD yang memiliki infrastruktur layanan publik dan teknologi tinggi, cenderung mencatat efisiensi lebih rendah. Salah satunya Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Barat yang harus menjaga server tetap menyala meski ASN bekerja dari rumah. Kondisi serupa juga dialami Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) yang mengelola fasilitas publik.

“Jadi ada penghematan terendah, ada penghematan tertinggi. Setda Gedung Sate misalnya penghematan listriknya mencapai di Rp29.201.432 per bulan,” ujar Dedi, Selasa 6 Januari 2026.

Ia menjelaskan, angka tersebut diperoleh dari perbandingan pembayaran listrik Setda Gedung Sate sebelum dan sesudah kebijakan WFH diberlakukan.

Tak hanya listrik, penghematan juga terjadi pada pos operasional lainnya. Mulai dari penggunaan air hingga kebutuhan pendukung ASN selama bekerja di kantor.

“Selain penghematan listrik, ada juga penghematan operasional seperti penggunaan air dan operasional pendukung ASN di Setda Gedung Sate mencapai Rp.57.367.496 dan setiap OPD itu jumlahnya berbeda-beda,” ucapnya.

Secara umum, Dedi menyebut kebijakan WFH mampu menekan biaya operasional rata-rata hingga 21,7 persen. Namun, ia mengakui nilai kumulatif penghematan dalam rupiah secara keseluruhan masih dalam tahap penghitungan lintas instansi.

“Kalau kumulatif secara rupiahnya masih dikoordinasikan dengan BPKAD, karena mereka yang tahu anggarannya berapa, kami hanya membandingkan bulan lalu sebelum WFH dan setelah WFH,” katanya.

Hasil uji coba ini menjadi salah satu indikator awal efektivitas kebijakan kerja fleksibel di lingkungan Pemprov Jawa Barat, terutama dalam mendorong efisiensi anggaran tanpa mengorbankan layanan publik.