Yunandar Sepakat Petani Milenial Digenjot, Tapi...

INILAHKORAN, Bandung - Sekretaris Komisi II DPRD Jabar Yunandar Rukhiadi Eka Perwira sepakat bila Pemprov Jabar menggenjot program petani milenial. 

Yunandar menyebutkan, selain dapat menjadi role model serta stimulan bagi generasi muda melirik sektor pertanian, program petani milenial juga diyakini dapat memberikan pilihan bagi generasi muda untuk tidak bergantung dengan lapangan pekerjaan yang ada.

Setidaknya, program petani milenial bisa menciptakan peluang bagi generasi muda untuk membuka media mata pencaharian baru. Ujungnya, Yunandar memastikan program dapat membantu menekan tingkat pengangguran di Jabar.

“petani milenial investasi kita untuk masa depan, mencoba mengantisipasi, mengerem laju kekurangan jumlah petani. Sekaligus juga bagaimana kita memberikan contoh kepada anak muda, bahwa petani juga bisa sukses. Ini dapat menjadi role model,” ujarnya kepada INILAHKORAN, belum lama ini.

Kendati demikian, kata Yunandar, bukan berarti Pemprov Kabar hanya terpaku kepada program tersebut. Petani yang telah eksis selama ini tetap harus turut menjadi perhatian pemerintah, salah satu caranya adalah dengan memastikan kesejahteraannya. Selain menekan jumlah petani yang terus berkurang hampir 100 ribu orang di setiap tahunnya, juga meminimalisir adanya pengangguran tambahan karen mereka berhenti bertani.

Guna mengatasinya, tentunya harus didukung dengan alokasi anggaran yang mumpuni dari Pemprov Jabar melalui APBD. Sebab tanpa adanya dorongan anggaran yang maksimal, akan sulit mewujudkan ketahanan pangan secara sempurna.

“Tugas pokok Pemprov Jabar untuk tidak hanya mengelola petani milenial, tapi seluruh petani yang ada. Itu perlu segera kita sejahterakan, minimal ditingkatkan. Sehingga mereka punya kemampuan membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi Jawa Barat. Petani tidak sejahtera, maka Jawa Barat tidak akan sejahtera karena mayoritas masyarakat kita petani. Hampir 30 persen rakyat Jawa Barat bergerak di sektor pertanian,” ucapnya.

“Kami selalu mendorong agar anggaran di sektor pertanian selalu ditingkatkan. Per 2023 (APBD) memang masih sekitar 3,5 persen (alokasi anggaran) untuk total mitra Komisi II, terutama pertanian, indag, kelautan dan perikanan. Itu memang tidak ideal sama sekali. Kalau mau (ketahanan pangan), kita betul-betul push, genjot sampai 10-15 persen (alokasi anggaran). Cuma memang ini masalah keputusan banyak pihak, gubernur, TAPD, DPRD. Tapi kami Komisi II kesana fokusnya, bagaimana anggaran perekonomian itu jadi yang terbesar, sehingga suatu saat ekonomi itu yang akan mensubsidi yang lain,” tandasnya.*** (yuliantono)