20 WNI Berhasil Kabur dari Lokasi Judi Online di Myanmar, Sebagian Menyeberang ke Thailand

INILAHKORAN - Sebanyak 20 Warga Negara Indonesia (WNI) berhasil melarikan diri dari lokasi judi online di Kompleks KK Park, Myawaddy, Kayin State, Myanmar, yang dikenal sebagai salah satu pusat aktivitas penipuan dan kejahatan siber internasional.

Informasi tersebut disampaikan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Yangon, Myanmar. Dalam keterangan resminya, KBRI menyebut bahwa pihaknya menerima laporan dari KBRI Bangkok terkait keberhasilan para WNI menyeberang ke wilayah Thailand melalui Sungai Moei.

“Hingga Rabu malam, KBRI Yangon telah menerima konfirmasi dari KBRI Bangkok bahwa otoritas Thailand melaporkan sekitar 20 WNI berhasil menyeberang ke wilayah Thailand,” demikian pernyataan KBRI Yangon yang diterima di Jakarta, Kamis (23/10/2025).

Kompleks KK Park diketahui dikelola oleh kelompok bersenjata Border Guard Force (BGF) dan menjadi pusat berbagai aktivitas ilegal, termasuk scam dan judi online. Pada Rabu (22/10), lebih dari 300 warga negara asing, termasuk sekitar 75 WNI, dilaporkan melarikan diri secara massal dari kompleks tersebut setelah muncul kabar bahwa militer Myanmar (Tatmadaw) akan melakukan penggerebekan besar-besaran di kawasan itu.

Menurut laporan lapangan dan keterangan salah satu WNI, kondisi para korban masih beragam. Sebagian WNI masih tertahan di dalam kompleks KK Park, sementara lainnya telah bergerak menuju wilayah Myawaddy–Shwe Kokko untuk mencari tempat aman.

KBRI Yangon memastikan bahwa data identitas dan kondisi 20 WNI yang telah berhasil menyeberang ke Thailand saat ini sedang diverifikasi bersama otoritas terkait di Mae Sot, Thailand.

Pihak KBRI juga menegaskan terus melakukan koordinasi erat dengan KBRI Bangkok dan otoritas Myanmar guna memastikan keselamatan seluruh WNI serta menyiapkan jalur kemanusiaan yang aman bagi proses evakuasi dan pemulangan mereka.

Menanggapi kejadian ini, KBRI mengimbau agar seluruh WNI tidak mudah tergiur tawaran kerja di luar negeri yang tidak resmi, terutama di wilayah konflik atau rawan kejahatan siber seperti Myawaddy dan Shwe Kokko.

Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses pelindungan dan pemulangan WNI yang menjadi korban jaringan kejahatan daring lintas negara tersebut.