9 Anggota DPR Nilai Penjabat Bupati Bogor Punya Kekuatan Besar, Namun Belum Dimanfaatkan

INILAHKORAN, Bogor - Kabupaten Bogor dengan luas wilayah dan jumlah penduduknya terbilang istimewa, daerah yang dekat dengan ibu kota negara ini memiliki 9 Anggota DPR.

Namun, kata Adian Napitupulu, 9 Anggota DPR ini tidak pernah duduk bareng dengan Bupati Bogor, DPRD Kabupaten Bogor maupun DPRD Jawa Barat untuk menyelesaikan permasalahan besar di Bumi Tegar Beriman.

Padahal, menurut politisi PDIP tersebut, 9 Anggota DPR dengan DPRD Kabupaten Bogor dan DPRD Jawa Barat adalah kekuatan besar, untuk mengatasi permasalahan besar atau rumit untuk diselesaikan.

"Bisa tidak 9 Anggota DPR dari Dapil Kabupaten Bogor duduk bareng dan rutin per tiga bulan bersama Bupati Bogor, DPRD Kabupaten Bogor maupun DPRD Jawa Barat lalu menyelesaikan berbagai masalah seperti jalan khusus tambang?" kata Adian Napitupulu dalam diskusi publik Jaringan Jurnalis Bogor (JJB) di Lobby Gedung DPRD Kabupaten Bogor, Rabu 24 Januari 2024.

Adian Napitupulu menuturkan, dengan kekuatan politik para anggota legislatif ia yakin bisa mempercepat solusi permasalahan jalan khusus tambang dan turunannya.

"Kalau kumpul dan duduk bareng, kita tinggal panggil Menteri dan lainnya, lalu kita cari solusi dan percepat waktu penyelesaiannya dalam kurun waktu setahun. Namun sayangnya, beberapa kali saya minta hingga seperti mengemis kepada Bupati Bogor untuk kumpul bareng tetapi tidak juga terwujud hingga Kabupaten Bogor dipimpin Penjabat Bupati,"  tuturnya.

Ia pun menjelaskan bahwa Bupati Bogor atau Penjabat Bupati Bogor punya kekuatan besar karena hanya Kabupaten Bogor satu-satunya kabupaten di Indonesia yang punya wakil rakyat di tingkat pusat hingga 9 Anggota DPR.

"Bupati atau Penjabat Bupati Bogor harus memanfaatkan kekuatan besar ini dan mengumpulkan kami dalam kurun waktu enam bulan sekali, mereka bisa mencontoh ke rekan-rekan JJB yang beriniatif melaksakan diskusi publik peran Anggota DPR Dapil Kabupaten Bogor dalam percepatan pembangunan," jelas Adian.

Sedangkan, Anggota Komisi V DPR Fadli Zon berharap kedepan dengan peran rekan-relan jurnalis, Anggota DPR dari Dapil Kabupaten Bogor bisa duduk bareng dengan Bupati Bogor, DPRD Kabupaten Bogor maupun DPRD Jawa Barat bisa berjuang bersama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat.

"Dulu pernah terjadi, walaupun belum lengkap namun k edepan kita harus berkumpul dan duduk bareng. Untuk solusi jalan khusus tambang, selain kita butuh percepatan pembangunan jalan khusus tambang, penegakan aturan batasan tonase truk tambang juga harus ditegakkan," harap Fadli Zon.

Anggota Komisi V dan Badan Anggaran (Banggar) DPR Mulyadi menjelaskan bahwa ia siap memfasilitasi pertemuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Perhubungan dengan Pemprov Jawa Barat dan Pemprov Banten.

"Semoga dengan pertemuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Perhubungan dengan Pemprov Jawa Barat dan Pemprov Banten, ada solusi konkret atas permasalahan di Kecamatan Parungpanjang dan sekitarnya baik itu jangka pendek, menengah maupun panjang," jelas Mulyadi.

Sementara itu, Ketua JJB Effendi Tobing menyayangkan dari 9 Anggota DPR yang diundang dalam acara diskusi publik itu hanya 3 orang yang hadir. Ia pun mempertanyakan komitmen mereka yang tidak hadir termasuk Penjabat Bupati Bogor Asmawa Tosepu, terutama yang tidak memberikan konfirmasi.

"Semoga undangan yang tidak hadir, kedepan bisa hadir dan duduk bareng untuk mewujudkan aspirasi masyarakat Kabupaten Bogor," tukas Effendi Tobing. (reza zurifwan)