Abaikan Klaim BMPS, Pemprov Jabar Jamin Biaya Pendidikan Siswa di Sekolah Swasta

INILAHKORAN.ID - Pemprov Jabar menjamin biaya pendidikan sekitar 80 ribu siswa yang tidak masuk ke sekolah negeri, ke sekolah swasta. 

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, mengatakan hal itu dilakukan sebagai komitmen dalam menjamin akses pendidikan menengah bagi seluruh lulusan SMP pada pelaksanaan SPMB 2026.

Seluruh siswa yang tidak lolos ke sekolah negeri, dipastikan tetap dapat melanjutkan pendidikan melalui pembiayaan pemerintah di sekolah swasta mitra. 
Kebijakan itu menjadi langkah dalam menutup celah daya tampung sekolah negeri, yang setiap tahun selalu lebih kecil dibanding jumlah pendaftar.

Dedi menuturkan, hasil pembahasan dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah memperjelas mekanisme pembiayaan siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri.

Dia menegaskan, skema tersebut sudah tidak lagi menyisakan persoalan teknis maupun kebijakan di lapangan. Menurutnya, pada SPMB tahun ini terdapat sekitar 70.000-80.000 siswa SMA yang tidak dapat diterima di sekolah negeri. Namun jumlah tersebut disebut lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

“Hitungan kita ada sekitar 70.000 sampai 80.000 siswa SMA yang tidak bisa diterima di sekolah negeri. Menurut saya ini menurun dibanding tahun lalu karena tahun lalu lebih besar. Hari ini sudah lebih sedikit dan itu akan dibiayai oleh Pemprov Jabar untuk bersekolah di sekolah swasta yang sudah menyepakati menjadi mitra,” ujar Dedi dalam keterangannya yang dikutip Minggu (21/6/2026).

Di tengah munculnya perbedaan pandangan dengan Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) yang mengklaim tidak adanya kesepakatan kerja sama, dia menegaskan pola kemitraan yang dijalankan Pemprov Jabar tidak dilakukan secara kelembagaan organisasi.

Dia menekankan, pemerintah hanya menjalin kerja sama langsung dengan sekolah swasta yang bersedia menjadi mitra penampung siswa, bukan organisasi.

“Kita bekerja sama dengan sekolah, bukan dengan organisasi. MoU kita bukan dengan ormas, tetapi dengan sekolahnya. Kalau BMPS membantah, sementara sekolahnya bersedia, ya tidak ada masalah,” ucapnya.

Dia juga mengungkapkan, hingga saat ini sudah sekitar 700 sekolah swasta yang secara resmi menyatakan kesediaan bergabung dalam program kemitraan tersebut. Kesediaan itu dibuktikan melalui surat pernyataan yang telah disampaikan kepada pemerintah daerah.

“Yang sudah menyatakan bersedia dengan surat pernyataan ada 700 sekolah,” katanya.

Program ini, lanjutnya, dirancang untuk memastikan tidak ada anak di Jawa Barat yang berhenti sekolah hanya karena keterbatasan daya tampung sekolah negeri. Seluruh pembiayaan pendidikan siswa yang dialihkan ke sekolah swasta akan ditanggung Pemprov Jabar.

“Yang penting tugas saya adalah anak-anak Jawa Barat harus sekolah dan biayanya disiapkan oleh Pemprov,” ucapnya.

Sementara itu, Pemprov Jabar juga menerima laporan jumlah sekolah swasta yang akan terlibat dalam skema ini berpotensi bertambah hingga sekitar 800 lembaga pendidikan, seiring finalisasi kerja sama yang masih terus berjalan.