Alasan Para PKL Cicadas Tolak BRT, Bukan Hanya Soal Kompensasi Tak Jelas

INILAHKORAN.ID- Ketua Persatuan Pedagang Kaki Lima (PKL) Cicadas Suherman mengungkap adanya gelombang penolakan terkait rencana Pemerintah Kota Bandung membangun jalur Bus Rapid Transit (BRT). 

Menurut Suherman, sekitar 40 persen dari jumlah total PKL di Cicadas tidak menginginkan relokasi untuk memuluskan proses pembangunan BRT tersebut.

"Pedagang sudah menanyakan apa yang akan terjadi. Ada yang ingin tetap berjualan, ada yang ingin menerima kompensasi. Dari hasil tanya langsung, sekitar 60 persen mau direlokasi atau menerima kompensasi dan 40 persen menolak," kata Suherman, Jumat 30 Januari 2026.

Rupanya, gelombang penolakan itu disebabkan beberapa hal. Menurut Herman, saat ini pedagang belum menerima sosialisasi resmi dari pemerintah ataupun pengelola BRT.

"Kami tidak tahu akan dikemanakan," tegasnya.

Tak hanya itu, para pedagang malah mendapatkan surat peringatan (SP1 dan SP2) di tengah ketidakjelasan nasib mereka menyusul adanya rencana pembangunan jalur BRT.

Suherman mengaku hanya sebatas memberi jawaban kepada Satpol PP yang menanyakan jumlah PKL dan kemungkinan lokasi relokasi serta besaran penggantinya tanpa memberi kepastian lebih lanjut.

"Kasatpol bilang yang pertama mereka ingin tahu jumlah PKL. Kedua kalau mau pindah ke mana, dan kalau diganti berapa. Itu saja yang mereka sampaikan," tuturnya.

Dari sudut pandang pedagang, masalah utama bukan hanya soal lokasi baru. Tetapi juga keberlangsungan usaha dan pendapatan sehari-hari. Sebagian pedagang masih berharap bisa tetap berjualan di Cicadas, sementara yang lain mempertimbangkan opsi relokasi jika kompensasinya laik.

Hingga kini, Suherman dan para pedagang masih menunggu langkah resmi dari pemerintah dan pengelola BRT. "Belum ada kejelasan untuk semua PKL. Pedagang harus siap-siap menghadapi situasi yang belum pasti ini," ujar dia.***