Antisipasi Sesar Lembang, Pemprov Jabar Siapkan Jalur Evakuasi hingga Command Center

INILAHKORAN.ID - Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi gempa bumi, termasuk yang dipicu aktivitas Sesar Lembang. Langkah mitigasi disiapkan melalui pembenahan jalur evakuasi, pemenuhan sarana kebencanaan, hingga rencana pembentukan pusat komando di sejumlah daerah.

Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan, informasi mengenai dinamika tektonik dan vulkanik dari lembaga terkait menjadi salah satu dasar untuk menyusun strategi mitigasi bencana. Arahan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kemudian ditindaklanjuti melalui koordinasi bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Basarnas, dan perangkat daerah terkait.

"Ada beberapa hal yang perlu segera dilakukan," kata Herman, Selasa (13/10/2026).

Menurut dia, langkah pertama yang perlu diperkuat adalah memastikan ketersediaan jalur evakuasi di perkantoran pemerintah, perusahaan swasta, sekolah, hingga lingkungan permukiman. 

Keberadaan jalur tersebut harus disertai petunjuk yang jelas dan mudah dikenali masyarakat ketika keadaan darurat terjadi.
Penanda jalur evakuasi yang rusak juga harus segera diperbaiki. Pemetaan kawasan rawan terdampak, terutama di sekitar Sesar Lembang, menjadi bagian penting agar masyarakat mengetahui langkah penyelamatan yang harus dilakukan.

Selain jalur evakuasi, Pemprov Jabar akan memastikan kesiapan sarana dan prasarana penanganan bencana. Sejumlah kantor pemerintahan di Bandung, Cirebon, Purwakarta, Bogor, dan Garut perlu didukung fasilitas yang memadai, termasuk alat berat dan perlengkapan untuk merespons keadaan darurat.

Pemprov Jabar juga berencana menyiapkan pusat komando atau command center sederhana di Cirebon dan Purwakarta. Kedua daerah tersebut, berdasarkan kajian awal, dinilai relatif lebih aman dari potensi dampak Sesar Lembang sehingga berpeluang difungsikan sebagai pusat kendali penanganan bencana.

"Khusus di Cirebon dan Purwakarta yang berdasarkan kajian awal relatif lebih aman dari potensi dampak Sesar Lembang, Pak Gubernur meminta agar disiapkan command center sederhana," ujar Herman.

Pusat kendali tersebut dirancang memiliki aplikasi dan ruang operasional untuk mendukung koordinasi, serta pengendalian penanganan bencana apabila dibutuhkan. Perencanaan dan penganggarannya pun mulai dibahas untuk diselaraskan dengan penyusunan APBD 2027.

Di luar kesiapan infrastruktur, Herman menekankan pentingnya edukasi kebencanaan agar masyarakat memahami cara menyelamatkan diri ketika gempa terjadi. Menurut dia, pengetahuan dasar tersebut dapat mengurangi risiko jatuhnya korban akibat kepanikan atau tindakan yang keliru saat gempa mengguncang.

Masyarakat Diminta Pahami Prosedur Evakuasi Gempa

Herman mengingatkan masyarakat agar tidak langsung berlari keluar bangunan, ketika gempa terjadi. Langkah awal yang harus dilakukan adalah merunduk dan melindungi kepala, sebelum mencari tempat aman.

"Berdasarkan informasi yang kami terima dari Basarnas, BMKG, dan BNPB, korban luka ringan, luka berat, hingga meninggal dunia dapat terjadi akibat penanganan awal yang kurang tepat. Misalnya, seseorang langsung berlari ketika gempa terjadi, kemudian tertimpa bangunan yang roboh," tuturnya.

Jika berada di dalam ruangan, masyarakat dianjurkan melindungi kepala menggunakan benda yang tersedia dan, jika memungkinkan, berlindung di bawah meja kokoh atau tempat yang dapat melindungi tubuh dari benda jatuh. Setelah situasi memungkinkan, evakuasi dilakukan menuju lokasi aman sesuai prosedur.

Herman meminta BPBD provinsi maupun kabupaten/kota kembali menggencarkan sosialisasi di sekolah dan lingkungan permukiman. Edukasi tersebut dinilai penting agar masyarakat terbiasa mengambil tindakan yang tepat, terutama dalam menghadapi potensi gempa akibat aktivitas Sesar Lembang.

"Kita tidak bisa menunggu sampai gempa terjadi untuk memberikan edukasi. Persiapannya harus dilakukan sejak sekarang," tegasnya.

Kesiapsiagaan juga perlu diperkuat di lingkungan pemerintahan. Herman mengatakan, Jawa Barat sebenarnya telah memiliki rencana kontinjensi yang mengatur penempatan pos komando, kebutuhan logistik, sarana dan prasarana, serta pembagian tugas setiap instansi ketika bencana terjadi.

Namun, dokumen tersebut dinilai perlu disederhanakan agar lebih mudah dipahami dan diterapkan seluruh perangkat daerah. Pemprov Jabar akan mendorong penyusunan buku panduan ringkas yang menjelaskan tugas masing-masing instansi, mulai dari Dinas Bina Marga hingga Satpol PP, termasuk pemerintah kabupaten/kota.

Dengan panduan yang lebih praktis, setiap instansi diharapkan memahami tanggung jawabnya tanpa harus menunggu instruksi saat keadaan darurat berlangsung.

"Jangan sampai rencana kontinjensi hanya diketahui oleh kepala pelaksana BPBD. Semua pihak yang terlibat harus memahami apa yang perlu dilakukan ketika bencana terjadi," ucapnya.

Pemprov Jabar berharap, penguatan jalur evakuasi, kesiapan fasilitas, pembentukan pusat komando, dan edukasi masyarakat dapat mempercepat respons kebencanaan sekaligus menekan risiko korban apabila gempa bumi terjadi.