APBD Jabar Difokuskan untuk Infrastruktur dan Layanan Dasar, Dedi Mulyadi Targetkan Maksimal Silpa Hanya Rp20 Miliar

INILAHKORAN, Bandung - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan komitmennya untuk membelanjakan APBD Jabar secara maksimal hingga akhir 2025. Fokusnya adalah pembangunan kebutuhan dasar publik dan percepatan realisasi belanja modal.

“Kami terus mendorong agar serapan belanja publik meningkat karena infrastruktur adalah kebutuhan mendasar warga. Kami membuka pintu selebar-lebarnya agar dana dari kas APBD Jabar terus mengalir,” kata Dedi, Senin 20 Oktober 2025.

Ia menegaskan, Pemprov Jabar kini memperketat pengeluaran untuk belanja barang dan jasa internal, sementara belanja modal justru dipacu tanpa batas.

“Kita lakukan pengetatan, belanja barang dan jasa saya kunci, tidak boleh keluar. Tapi untuk belanja modal, kita blong tanpa rem,” tegasnya.

Dedi menyebut, hingga akhir tahun ini anggaran hanya akan dialokasikan untuk kebutuhan yang sangat mendasar. Langkah tersebut juga bertujuan menekan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) ke level minimal.

“Biasanya Silpa APBD Jabar per tahun mencapai Rp1,7 triliun. Tahun ini kami targetkan di bawah Rp100 miliar, bahkan kalau bisa hanya Rp50 miliar atau Rp20 miliar,” harapnya.

Meski demikian, ia memastikan prinsip kehati-hatian tetap diterapkan agar kas daerah tidak kosong sepenuhnya. “Kami tetap harus waspada terhadap potensi kebutuhan mendesak yang bisa muncul sewaktu-waktu,” tambahnya.

Menurut Dedi, percepatan belanja pemerintah menjadi faktor penting dalam menjaga perputaran ekonomi di Jawa Barat. Ia menilai, kesadaran warga dan pelaku usaha dalam membayar pajak harus diimbangi dengan realisasi belanja yang cepat dan tepat sasaran.

“Rakyat sudah bayar pajak, pengusaha juga bayar pajak. Kalau uang terlalu lama mengendap, ekonomi tidak bergerak. Maka uang harus cepat keluar,” tandasnya.

Dedi mengaku, prinsip efisiensi tanpa sisa besar sudah diterapkannya sejak menjabat Bupati Purwakarta dua periode.

“Dulu Silpa-nya paling tinggal Rp3 juta. Begitu juga di provinsi, saya targetkan tidak boleh ada Silpa. Semua harus terdistribusi dengan baik,” tutupnya.