Aset 217 Hektare Menghilang, DPRD Semprot Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon

INILAHKORAN.ID - Sorotan tajam datang dari Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon terhadap kinerja Dinas Pertanian. Itu terjadi saat pembahasan evaluasi LKPJ TA 2025. Sejumlah persoalan krusial mencuat, mulai dari ketidakjelasan aset lahan hingga minimnya inovasi program.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon Aan Setyawan mengungkapkan, ada kejanggalan terkait aset lahan pertanian milik pemerintah daerah.

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati, tercatat sekitar 217 hektare lahan yang seharusnya berada dalam pengelolaan Dinas Pertanian. Namun, hingga kini keberadaan lahan tersebut belum terpetakan secara menyeluruh.

“Totalnya sekitar 217 hektare, tapi dinas baru mengetahui sebagian saja. Titik-titik lahannya belum jelas. Ini yang akan kami telusuri lebih lanjut,” kata Aan, Selasa (7/4/2025).

Menurut Aan, kondisi ini mencerminkan lemahnya tata kelola aset daerah. Padahal, jika dikelola dengan baik, lahan tersebut berpotensi menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD).

“Dengan luasan ratusan hektare, potensi PAD bisa mencapai sekitar Rp2 miliar pada 2026, tentu dengan catatan pengelolaan dilakukan serius dan data asetnya valid,” ujarnya.

Tidak hanya soal lahan, Komisi II juga menyoroti kondisi Rumah Potong Hewan (RPH) di Batembat yang dinilai jauh dari kata layak. Tahun lalu, fasilitas tersebut belum tersentuh perbaikan signifikan. 

Sementara tahun ini, anggaran yang dialokasikan hanya sekitar Rp1 miliar. Padahal, berdasarkan dokumen Detail Engineering Design (DED), kebutuhan anggaran rehabilitasi mencapai Rp9 miliar.

“Sekarang hanya rehab kecil-kecilan sekitar Rp1 miliar karena kemampuan keuangan daerah terbatas. Jelas ini belum ideal,” kata Aan.

Secara keseluruhan, Komisi II menilai kinerja Dinas Pertanian masih berjalan di tempat. Program-program yang dijalankan dinilai monoton dan belum menunjukkan terobosan baru.

“Produksi pertanian memang cukup baik, tapi inovasi dari dinas masih minim. Polanya masih rutinitas, belum ada lompatan berarti,” ungkapnya.

Dia juga menyinggung lemahnya pemaparan dari jajaran dinas dalam forum evaluasi. Menurutnya, sejumlah pejabat baru belum sepenuhnya menguasai substansi program.

“Penjelasan dari dinas tadi juga belum maksimal. Sepertinya ada pejabat baru yang masih belum memahami detail program,” imbuhnya.

Atas berbagai catatan tersebut, Komisi II menyatakan belum puas dengan hasil evaluasi LKPJ dan memastikan akan menggelar rapat lanjutan.

“Kalau ditanya puas atau tidak, kami belum puas. Ini akan kami tindak lanjuti dalam rapat berikutnya,” tegas Aan.