Awali Koordinasi dengan Satgas MBG, KPPG Cirebon Akui Hanya Miliki Dua Personel

Koordinasi antara Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Cirebon dengan Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Cirebon baru terlaksana. 

Awali Koordinasi dengan Satgas MBG, KPPG Cirebon Akui Hanya Miliki Dua Personel
Kasubag Tata Usaha KPPG Cirebon Erik Diyan Nurdiyansyah saat memberikan keterangan usai rapat koordinasi Satgas MBG Kabupaten Cirebon. (maman suharman)

INILAHKORAN.ID - Koordinasi antara Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Cirebon dengan Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Cirebon baru terlaksana. 

Fakta tersebut diakui Kasubag Tata Usaha KPPG Cirebon Erik Diyan Nurdiyansyah yang hadir mewakili Kepala KPPG Cirebon Yulian.

Erik menyebut, pertemuan itu menjadi kesempatan pertama bagi KPPG untuk berkomunikasi secara langsung dengan Satgas MBG Kabupaten Cirebon. Padahal, koordinasi lintas instansi dinilai penting untuk memastikan pelaksanaan sekaligus pengawasan program berjalan optimal.

"Ini mungkin kesempatan pertama kami bertemu dengan Satgas MBG Kabupaten Cirebon. Dalam pertemuan ini, kami ingin terus berkolaborasi, terutama menindaklanjuti instruksi dari Kemendagri agar dilakukan inspeksi ke setiap SPPG di Kabupaten Cirebon,” kata Erik, Kamis (19/11/2026).

Menurutnya, di tengah tuntutan pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG, KPPG Cirebon juga mengungkapkan keterbatasan sumber daya manusia. Erik menyebut, saat ini hanya ada dua personel yang menangani berbagai kegiatan terkait program tersebut di wilayah kerjanya.

“Di KPPG hanya dua orang dan memang intens sekali kegiatan-kegiatan untuk mengamankan program MBG, khususnya di lingkup KPPG Cirebon,” ungkapnya.

Pengakuan tersebut muncul setelah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon, Hendra Nirmala, selaku bagian dari Satgas MBG, sebelumnya menyoroti sulitnya membangun komunikasi dengan pihak Badan Gizi Nasional (BGN).

Hendra menyebut, pemerintah daerah harus mengambil inisiatif menggelar rapat koordinasi dan evaluasi untuk mempertemukan seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program MBG.

Koordinasi tersebut diperlukan untuk memperkuat pengawasan, termasuk mengevaluasi penyelenggaraan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Kabupaten Cirebon.

Erik mengatakan, KPPG mendapat penugasan untuk berkolaborasi dengan Satgas daerah. Salah satu agenda yang perlu ditindaklanjuti adalah inspeksi terhadap seluruh SPPG sebagaimana instruksi Kementerian Dalam Negeri.

Selain persoalan koordinasi dan keterbatasan personel, KPPG juga menyoroti pentingnya penguatan standar operasional prosedur (SOP), terutama untuk mencegah terulangnya kasus gangguan kesehatan yang diduga berkaitan dengan pelaksanaan MBG.

Menurut Erik, pengawasan harus dilakukan sejak penerimaan bahan baku, proses pengolahan, hingga makanan didistribusikan kepada penerima manfaat.

“Seluruh yang terlibat dalam proses, mulai dari masuknya bahan baku sampai pendistribusian program Makan Bergizi Gratis, SOP-nya harus lebih diperketat lagi,” akunya.

Dia menilai, sejumlah kejadian yang muncul belakangan ini harus menjadi bahan evaluasi bersama. Kepatuhan terhadap prosedur dan pemilihan bahan baku yang memenuhi standar higienitas menjadi hal penting untuk mencegah potensi kontaminasi makanan.

“Beberapa kejadian itu tidak sesuai dengan SOP, yang mengakibatkan bakteri-bakteri masuk. Karena itu, SOP harus ditekankan kembali dan bahan baku yang baik, bagus, serta higienis harus diprioritaskan,” jelasnya.

KPPG berharap pertemuan tersebut menjadi awal komunikasi yang lebih intensif dengan Satgas MBG dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Dia menambahkan, penguatan koordinasi dinilai mendesak agar inspeksi dan pengawasan terhadap seluruh SPPG dapat berjalan lebih efektif. Sekaligus, memastikan kualitas makanan dan keamanan bagi para penerima manfaat program MBG di Kabupaten Cirebon.


Editor : Doni Ramdhani