Politisi Gerindra SorotiPolemik Satgas Anti Jual Beli Jabatan di KBB

INILAHKORAN.ID – Langkah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat membentuk Satuan Tugas (Satgas) Khusus Anti jual beli jabatan menuai kritikan dari jajaran legislatif.

Kendati tujuan tersebut mulia demi menjaga integritas birokrasi, proses pembentukannya yang dinilai tidak melibatkan DPRD menuai perdebatan mengenai harmonisasi hubungan antarlembaga negara itu.

Anggota Komisi 1 Fraksi Partai Gerindra Koswara mengungkapkan, sebagai partai pengusung Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail-Asep Ismail menilai, substansi tata kelola yang kolaboratif jauh lebih penting daripada sekadar pembentukan badan baru secara sepihak.

Ia mengakui mendukung penuh segala upaya pencegahan praktik koruptif, pencatutan nama kepala daerah, maupun penyalahgunaan wewenang dalam mutasi jabatan yang dilakukan Bupati Jeje Ritchie Ismail.

"Kami mendukung, tapi kami menyayangkan tidak adanya komunikasi dan koordinasi yang memadai saat merancang pembentukan Satgas tersebut," kata Koswara, Rabu (29/7/2026).

Padahal, DPRD memiliki kedudukan sejajar sebagai mitra pemerintah daerah sesuai amanat regulasi perundang-undangan.

"Persoalan utamanya bukan ada atau tidaknya Satgas, melainkan bagaimana prinsip keterbukaan, saling menghormati fungsi kelembagaan, dan kemitraan sejajar dapat terjaga dengan baik," tegasnya.

Sebagai bagian dari partai pengusung, Koswara menyebut tanggung jawab moral dan politiknya untuk memastikan roda pemerintahan berjalan di atas prinsip tata kelola yang baik (good governance).

Menurutnya, pendekatan represif semata tidak cukup membasmi dugaan praktik jual beli pengaruh atau intervensi jabatan.

"Perbaikan sistem birokrasi secara menyeluruh, transparan dan akuntabel dinilai menjadi solusi yang lebih mendasar dan berkelanjutan dibanding pembentukan satuan tugas khusus yang terkesan instan dan tertutup," sebutnya.

Koswara mendesak agar ke depan setiap kebijakan strategis didasarkan pada sinergi yang kuat antara eksekutif dan legislatif. Sehingga, ia berharap momentum polemik ini menjadi evaluasi bersama guna memperkuat kemitraan, sehingga tidak timbul persepsi kebijakan diambil secara sepihak atau tanpa pertimbangan politik yang matang.

"Pemerintahan yang kuat, kata dia, bukan hanya soal ketegasan pemimpin, tetapi kemampuan merangkul seluruh elemen lembaga negara demi kepercayaan publik," tegasnya.

Lebih jauh, Koswara menegaskan, Fraksi Gerindra bakal meminta pimpinan daerah menjalankan fungsi pemerintahan secara kedewasaan dan bertanggung jawab.

"Secara khusus di Komisi 1, pihaknya siap mendorong dan menggunakan hak politik yang dimiliki sesuai batas aturan hukum demi menjaga harmoni dan keadilan," ujarnya.

"Kami ingin menghadirkan pemerintahan Bandung Barat yang bersih, transparan, akuntabel, dan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat luas," pungkasnya.